DPR Minta Penerapan SE Pengeras Suara Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
Fajar adhitya
Senin, 07 Maret 2022 - 14:19 WIB
Ilustrasi. Foto: Istimewa.
Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala menjadi polemik. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta penerapan SE tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, keberadaan masjid dan mushala setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Maka dari itu, dia meminta ada klausul tambahan dalam SE Menag Nomor 05 Tahun 2022 tersebut agar dapat menyesuaikan wilayah masing-masing.
"Mungkin di Pulau Jawa, jarak antara masjid atau mushala satu dengan lain perlu diatur karena berdekatan. Tapi jika di tempat lain yang lokasi masjid berjauhan, perlu disesuaikan," katanya dikutip siaran pers, Senin (7/3/2022).
Baca Juga:Menag Sebut Polemik Pengeras Suara Momentum Kuatkan Peran Masjid
Yandri menilai, SE Menag Nomor 05 Tahun 2022 mempunyai maksud dan tujuan baik. Namun, persepsi masyarakat terhadap SE tersebut masih sering keliru karena dianggap melarang azan berkumandang.
"SE itu hanya mengatur tentang suara adzan agar lebih tertib, tidak ada sama sekali melarang azan. Jadi masyarakat agar lebih bijak mencerna informasi tersebut," tuturnya.
Baca Juga:Kemenag Masifkan Sosialisasi Pedoman Pengeras Suara Masjid
Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, keberadaan masjid dan mushala setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Maka dari itu, dia meminta ada klausul tambahan dalam SE Menag Nomor 05 Tahun 2022 tersebut agar dapat menyesuaikan wilayah masing-masing.
"Mungkin di Pulau Jawa, jarak antara masjid atau mushala satu dengan lain perlu diatur karena berdekatan. Tapi jika di tempat lain yang lokasi masjid berjauhan, perlu disesuaikan," katanya dikutip siaran pers, Senin (7/3/2022).
Baca Juga:Menag Sebut Polemik Pengeras Suara Momentum Kuatkan Peran Masjid
Yandri menilai, SE Menag Nomor 05 Tahun 2022 mempunyai maksud dan tujuan baik. Namun, persepsi masyarakat terhadap SE tersebut masih sering keliru karena dianggap melarang azan berkumandang.
"SE itu hanya mengatur tentang suara adzan agar lebih tertib, tidak ada sama sekali melarang azan. Jadi masyarakat agar lebih bijak mencerna informasi tersebut," tuturnya.
Baca Juga:Kemenag Masifkan Sosialisasi Pedoman Pengeras Suara Masjid