Anggota DPR Bakal Kawal Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar
Fajar adhitya
Selasa, 26 April 2022 - 11:36 WIB
Anggota Komisi VIII, Achmad memastikan akan mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan PIP sampai ke penerima. Foto: Istimewa
Kementerian Agama (Kemenag) mulai mencairkan dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) madrasah tahap I. Pencairan tahap I ini ditujukan untuk 778.195 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan total anggaran mencapai Rp336 miliar.
Anggota Komisi VIII, Achmad memastikan akan mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke penerima. Apalagi kata fraksi Demokrat itu bantuan sosial PIP madrasah ini diusulkan oleh DPR.
"Bantuan PIP ini adalah usulan dan perjuangan Komisi VIII untuk serius memperhatikan madrasah. Makanya kami akan mengawasi penyalurannya nanti hingga program ini betul-betul sampai dan dirasakan oleh anak kita," kata Achmad dalam keterangannya, kemarin (25/4/2022).
Baca Juga:Kemenag Cairkan Dana PIP Madrasah Tahap I, Ini Rinciannya
"Perjuangan Komisi VIII agar memperhatikan sekolah-sekolah berbasis Islam membuahkan hasil. Jadi harus dimaksimalkan," imbuhnya.
Achmad menegaskan jangan sampai proses penyalurannya nanti terjadi pemotongan atau dananya di sunat oleh oknum-oknum tertentu. Ia mengingatkan bahwa dana sosial ini harus sampai utuh kepada penerima tanpa ada syarat apapun.
"Kami Komisi VIII akan kawal ketat penyalurannya agar tepat sasaran. Jangan sampai pada proses pencairan dipersulit," kata legislator dapil Riau I itu.
Anggota Komisi VIII, Achmad memastikan akan mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke penerima. Apalagi kata fraksi Demokrat itu bantuan sosial PIP madrasah ini diusulkan oleh DPR.
"Bantuan PIP ini adalah usulan dan perjuangan Komisi VIII untuk serius memperhatikan madrasah. Makanya kami akan mengawasi penyalurannya nanti hingga program ini betul-betul sampai dan dirasakan oleh anak kita," kata Achmad dalam keterangannya, kemarin (25/4/2022).
Baca Juga:Kemenag Cairkan Dana PIP Madrasah Tahap I, Ini Rinciannya
"Perjuangan Komisi VIII agar memperhatikan sekolah-sekolah berbasis Islam membuahkan hasil. Jadi harus dimaksimalkan," imbuhnya.
Achmad menegaskan jangan sampai proses penyalurannya nanti terjadi pemotongan atau dananya di sunat oleh oknum-oknum tertentu. Ia mengingatkan bahwa dana sosial ini harus sampai utuh kepada penerima tanpa ada syarat apapun.
"Kami Komisi VIII akan kawal ketat penyalurannya agar tepat sasaran. Jangan sampai pada proses pencairan dipersulit," kata legislator dapil Riau I itu.