Kritik Pembelian BBM Lewat Aplikasi, Anggota DPR: Bikin Ribet
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 02 Juli 2022 - 20:45 WIB
Ilustrasi pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). (Foto: Langit7.id/iStock)
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengkritik sistem pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar melalui aplikasi MyPertamina. Pembelian BBM melalui aplikasi itu dinilai hanya mempersulit serta menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.
Rofik menilai kebijakan yang diterapkan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga itu dirasakan kurang tepat. "Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar menurut saya kurang tepat, justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya," kata Rofik dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (2/7/2022).
Baca Juga:Wajib Tahu, Jenis Motor dan Mobil Ini Dilarang Konsumsi Pertalite
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, latar belakang kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar agar tepat sasaran bagi rakyat yang tidak mampu. Namun demikian kebijakan ini masih belum jelas tujuannya.
Menurut Rofik, di era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel. Namun, dia menilai kebijakan ini justru malah membuat ribet.
Baca Juga:DPR Desak Pertamina Tinjau Ulang Pembelian BBM Pakai Aplikasi
"Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina? Apa kriterianya? Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak? Apakah ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi pembandingnya?," tanya Rofik.
Rofik menilai kebijakan yang diterapkan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga itu dirasakan kurang tepat. "Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar menurut saya kurang tepat, justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya," kata Rofik dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (2/7/2022).
Baca Juga:Wajib Tahu, Jenis Motor dan Mobil Ini Dilarang Konsumsi Pertalite
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, latar belakang kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar agar tepat sasaran bagi rakyat yang tidak mampu. Namun demikian kebijakan ini masih belum jelas tujuannya.
Menurut Rofik, di era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel. Namun, dia menilai kebijakan ini justru malah membuat ribet.
Baca Juga:DPR Desak Pertamina Tinjau Ulang Pembelian BBM Pakai Aplikasi
"Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina? Apa kriterianya? Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak? Apakah ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi pembandingnya?," tanya Rofik.