Capres Harus Lebih Dua Pasang, Politik Identitas Harus Dihentikan
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 19 Agustus 2022 - 22:05 WIB
Ilustrasi seorang warga negara menggunakan hak pilihnya dalam mekanisme demokrasi pemilihan umum. Foto: Langit7.id/iStock
Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta oknum atau kelompok tertentu menghentikan politik identitas pada Pemilu 2024 dirasa sangat tepat. Politik identitas akan terus terulang jika polarisasi Pilpres hanya menampilkan dua pasangan.
Menurut Pangi, jika hanya dua pasangan yang menjadi calon, maka akan saling terjadi klaim benar dan salah, atau Pancasilais dan radikal. Polarisasi seperti ini sudah terbentuk sejak Pilpres 2014-2019.
Baca Juga:Demokrat Apresiasi Koalisi Gerindra-PKB, Didoakan Semoga Solid
"Itu mungkin saja terulang lagi kalau misalnya kita hanya dihadapkan dengan dua calon, nah potensi itu ada lebih besar. Ketika hanya ada dua calon yang kemudian mau tidak mau akan dibenturkan head to head akhirnya munculah yang disebut polarisasi," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (19/8/2022).
Polarisasi tersebut dinilai Pangi memantik politik identitas dan keterbelahan publik. Dia mengatakan keterbelahan politik identitas dianggap tidak terjadi di kalangan elit partai politik (parpol), namun masyarakat sangat merasakan dampaknya.
"Bagi elit dianggap tidak ada, tetapi faktanya itulah yang terjadi pada kasus Ade Armando dikeroyok. Itu hanya klimaksnya saja," ujar Pangi.
Menurut Pangi, jika hanya dua pasangan yang menjadi calon, maka akan saling terjadi klaim benar dan salah, atau Pancasilais dan radikal. Polarisasi seperti ini sudah terbentuk sejak Pilpres 2014-2019.
Baca Juga:Demokrat Apresiasi Koalisi Gerindra-PKB, Didoakan Semoga Solid
"Itu mungkin saja terulang lagi kalau misalnya kita hanya dihadapkan dengan dua calon, nah potensi itu ada lebih besar. Ketika hanya ada dua calon yang kemudian mau tidak mau akan dibenturkan head to head akhirnya munculah yang disebut polarisasi," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (19/8/2022).
Polarisasi tersebut dinilai Pangi memantik politik identitas dan keterbelahan publik. Dia mengatakan keterbelahan politik identitas dianggap tidak terjadi di kalangan elit partai politik (parpol), namun masyarakat sangat merasakan dampaknya.
"Bagi elit dianggap tidak ada, tetapi faktanya itulah yang terjadi pada kasus Ade Armando dikeroyok. Itu hanya klimaksnya saja," ujar Pangi.