Mardani: Daripada Naikkan Harga BBM, Pemerintah Harusnya Bisa Tunda Proyek IKN
Fajar adhitya
Rabu, 07 September 2022 - 18:48 WIB
ilustrasi (foto: LANGIT7.ID/ iStock)
Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengkiritk keputusan pemerintah menaikkan haga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, penyesuaian anggaran subsidi BBM tidak serta merta menyelesaikan permasalahan APBN.
"Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tetap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran energi yang masih rawan jebol," kata Anggota Fraksi PKS ini, Rabu (7/9/2022).
Baca juga:Legislator Sebut Kenaikan Harga BBM Picu Gelombang PHK
Mardani mengatakan, masalah membengkaknya pagu subisidi BBM dalam APBN bisa diatasi dengan pengawasan ketat atas distribusi BBM. Pemerintah mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi banyak dinikmati masayarakat kalangan mampu.
Selain pengawasan ketat, menurt Mardani, ada pilihan lain guna menyehatkan APBN tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Caranya dengan merealokasi anggaran pada pos-pos yang tidak mendesak.
"Misalnya menunda proyek-proyek infrastruktur yang masih bisa ditunda pembangunannya, tapi pemerintah lebih mementingkan IKN (pembangunan ibu kota Nusantara) dan kereta cepat ketimbang bantu masyarakat," tutur Mardani.
Menurutnya, penyesuaian anggaran subsidi BBM tidak serta merta menyelesaikan permasalahan APBN.
"Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tetap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran energi yang masih rawan jebol," kata Anggota Fraksi PKS ini, Rabu (7/9/2022).
Baca juga:Legislator Sebut Kenaikan Harga BBM Picu Gelombang PHK
Mardani mengatakan, masalah membengkaknya pagu subisidi BBM dalam APBN bisa diatasi dengan pengawasan ketat atas distribusi BBM. Pemerintah mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi banyak dinikmati masayarakat kalangan mampu.
Selain pengawasan ketat, menurt Mardani, ada pilihan lain guna menyehatkan APBN tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Caranya dengan merealokasi anggaran pada pos-pos yang tidak mendesak.
"Misalnya menunda proyek-proyek infrastruktur yang masih bisa ditunda pembangunannya, tapi pemerintah lebih mementingkan IKN (pembangunan ibu kota Nusantara) dan kereta cepat ketimbang bantu masyarakat," tutur Mardani.