PKS Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 09 September 2022 - 20:05 WIB
Anggota Fraksi PKS walk out di sidang Paripurna DPR sembari mengangkat poster menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. (Foto: Istimewa)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM sangat berdampak langsung pada persoalan kelangsungan hidup rakyat kecil.
Hal tersebut disampaikan anggota DPR fraksi PKS, Diah Nurwitasari saat rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Kamis (8/9). Diah dengan lantan menyerukan agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Baca Juga:Mardani: Daripada Naikkan Harga BBM, Pemerintah Harusnya Bisa Tunda Proyek IKN
"Fraksi PKS berpandangan bahwa tidak salah dan tidak tabu kalau pemerintah menimbang ulang, mencabut keputusan atau membatalkan kenaikan harga BBM yang mendapatkan subsidi. Sehingga diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat," kata Diah, dikutip Jumat (9/9/2022).
Legislator dapil Jawa Barat II mengatakan kenaikan harga BBM juga berdampak pada sektor transportasi dan harga komoditas. Diah menilai data pemerintah tidak tepat tentang nilai subsidi dan kompensasi BBM.
"Sering disebutkan angka Rp502 triliun adalah angka subsidi dan kompensasi BBM. Padahal itu adalah nilai subsidi dan kompensasi energi, dimana di dalamnya ada komponen listrik juga LPG. Jadi, angka itu harus diinformasikan secara benar kepada masyarakat," ujar Diah.
Baca Juga:Legislator Sebut Kenaikan Harga BBM Picu Gelombang PHK
Hal tersebut disampaikan anggota DPR fraksi PKS, Diah Nurwitasari saat rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Kamis (8/9). Diah dengan lantan menyerukan agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Baca Juga:Mardani: Daripada Naikkan Harga BBM, Pemerintah Harusnya Bisa Tunda Proyek IKN
"Fraksi PKS berpandangan bahwa tidak salah dan tidak tabu kalau pemerintah menimbang ulang, mencabut keputusan atau membatalkan kenaikan harga BBM yang mendapatkan subsidi. Sehingga diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat," kata Diah, dikutip Jumat (9/9/2022).
Legislator dapil Jawa Barat II mengatakan kenaikan harga BBM juga berdampak pada sektor transportasi dan harga komoditas. Diah menilai data pemerintah tidak tepat tentang nilai subsidi dan kompensasi BBM.
"Sering disebutkan angka Rp502 triliun adalah angka subsidi dan kompensasi BBM. Padahal itu adalah nilai subsidi dan kompensasi energi, dimana di dalamnya ada komponen listrik juga LPG. Jadi, angka itu harus diinformasikan secara benar kepada masyarakat," ujar Diah.
Baca Juga:Legislator Sebut Kenaikan Harga BBM Picu Gelombang PHK