Mardani: Daripada Naikkan Harga BBM, Pemerintah Harusnya Bisa Tunda Proyek IKN

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengkiritk keputusan pemerintah menaikkan haga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurutnya, penyesuaian anggaran subsidi BBM tidak serta merta menyelesaikan permasalahan APBN.

"Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tetap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran energi yang masih rawan jebol," kata Anggota Fraksi PKS ini, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Legislator Sebut Kenaikan Harga BBM Picu Gelombang PHK

Mardani mengatakan, masalah membengkaknya pagu subisidi BBM dalam APBN bisa diatasi dengan pengawasan ketat atas distribusi BBM. Pemerintah mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi banyak dinikmati masayarakat kalangan mampu.

Selain pengawasan ketat, menurt Mardani, ada pilihan lain guna menyehatkan APBN tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Caranya dengan merealokasi anggaran pada pos-pos yang tidak mendesak.

"Misalnya menunda proyek-proyek infrastruktur yang masih bisa ditunda pembangunannya, tapi pemerintah lebih mementingkan IKN (pembangunan ibu kota Nusantara) dan kereta cepat ketimbang bantu masyarakat," tutur Mardani.

Hal lain, lanjut Mardani, pemerintah perlu melihat definisi subsidi yang sebesar Rp502 triliun yang disinyalir oleh Ahli sebagai hoaks. Mardani mengatakan, subsidi energi nyatanya hanya Rp69,8 triliun.

Baca juga: Kemenhub Resmi Naikan Tarif Ojol dan Bus AKAP, Ini Rinciannya

"Ini menyangkut definisi ‘subsidi energi’ yang nyatanya menyasar juga ke suntikan-suntikan ke BUMN, bukan subsidi BBM untuk rakyat miskin. Harga minyak yang turun, efisiensi Pertamina, pembenahan hulu hilir Migas, ketidakpentingan anggaran IKN-Kereta Cepat juga bisa menjadi akternatif solusi," urainya.