Wacana Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Komisi VII Bakal Panggil PLN
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 17 September 2022 - 20:35 WIB
Ilustrasi meteran listrik atau Electricity Meter. (Foto: Langit7.id/iStock)
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, turut menanggapi rencana pemerintah yang bakal menghapus golongan pelanggan listrik daya 450 volt ampere (VA) dengan menaikkan daya menjadi 900 VA. Mulyanto menyebut kebijakan pemerintah tidak berperasaan dan terlalu terburu-buru.
Mulyanto mengingatkan pemerintah seharusnya berkonsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI yang menangani masalah energi.Dia punmemastikan pihaknya bakal memanggil PLN guna meminta keterangan soal wacana penghapusan daya 450 VA tersebut.
Baca Juga:Sebanyak 17 Juta Data PLN Diduga Bocor, Ini Kata Pakar Siber
"Kalau caranya seperti ini, sudah melanggar pakem ketatanegaraan kita. Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait meminta keterangan soal ini," kata Mulyanto dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/9/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik (over supply) PLN. Dia tidak ingin rakyat dikorbankan dengan menghapus daya pelanggan 450 VA.
"Jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil. Apalagi saat ini masyarakat sedang sulit, karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan," ujarnya.
Baca Juga:PLN Targetkan Sistem Kelistrikan KTT G20 Rampung Bulan September
Mulyanto mengingatkan pemerintah seharusnya berkonsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI yang menangani masalah energi.Dia punmemastikan pihaknya bakal memanggil PLN guna meminta keterangan soal wacana penghapusan daya 450 VA tersebut.
Baca Juga:Sebanyak 17 Juta Data PLN Diduga Bocor, Ini Kata Pakar Siber
"Kalau caranya seperti ini, sudah melanggar pakem ketatanegaraan kita. Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait meminta keterangan soal ini," kata Mulyanto dalam keterangannya, dikutip Sabtu (17/9/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik (over supply) PLN. Dia tidak ingin rakyat dikorbankan dengan menghapus daya pelanggan 450 VA.
"Jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil. Apalagi saat ini masyarakat sedang sulit, karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan," ujarnya.
Baca Juga:PLN Targetkan Sistem Kelistrikan KTT G20 Rampung Bulan September