TGIPF Tragedi Kanjuruhan Harusnya Diisi Kelompok Independen
Ummu hani
Selasa, 11 Oktober 2022 - 17:20 WIB
Ilustrasi masyarakat Malang berduka dalam tragedi Kanjuruhan. (Foto: Istimewa).
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut tragedi Kanjuruhan mestinya bukan dari Pemerintah. Orang-orang tersebut diisi kelompok independen.
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) UI Watch, Marwan Batubara meragukan adanya tim pencari fakta yang dipimpin oleh pemerintah.
"Kita tak percaya dengan gabungan independen pencari fakta yang diketahui dipimpin Mahfud MD. Tim pencari fakta independen harusnya bukan dari pemerintah harusnya dari pihak korban atau keluarga ini kan independen," kata Marwan, dalam webinar bertajuk 'Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab', Selasa (11/10/2022).
Baca Juga: Dialami Korban Tragedi Kanjuruhan, Ini Risiko Pendarahan Mata
Marwan mengatakan, dalam proses penyidikan Tragedi Kanjuruhan, pemerintah hanya fokus pada kelalaian petugas dan pelanggaran panitia. Menurutnya, seharunya pemerintah juga memfokuskan pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
"Karena korbannya banyak tak bisa hanya disalahkan petugas di lapangan saja. Bisa saja juga keluarga korban tidak mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum Indonesia atau konstitusi yang berlaku. Ini masuk dalam pembantaian pelanggaran HAM berat," tutur Marwan.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah menuturkan, tim independen tidak bisa dilakukan oleh pemerintah karena kasus Kanjuruhan harus dipandang dari kacamata hukum secara luas.
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) UI Watch, Marwan Batubara meragukan adanya tim pencari fakta yang dipimpin oleh pemerintah.
"Kita tak percaya dengan gabungan independen pencari fakta yang diketahui dipimpin Mahfud MD. Tim pencari fakta independen harusnya bukan dari pemerintah harusnya dari pihak korban atau keluarga ini kan independen," kata Marwan, dalam webinar bertajuk 'Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab', Selasa (11/10/2022).
Baca Juga: Dialami Korban Tragedi Kanjuruhan, Ini Risiko Pendarahan Mata
Marwan mengatakan, dalam proses penyidikan Tragedi Kanjuruhan, pemerintah hanya fokus pada kelalaian petugas dan pelanggaran panitia. Menurutnya, seharunya pemerintah juga memfokuskan pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
"Karena korbannya banyak tak bisa hanya disalahkan petugas di lapangan saja. Bisa saja juga keluarga korban tidak mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum Indonesia atau konstitusi yang berlaku. Ini masuk dalam pembantaian pelanggaran HAM berat," tutur Marwan.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah menuturkan, tim independen tidak bisa dilakukan oleh pemerintah karena kasus Kanjuruhan harus dipandang dari kacamata hukum secara luas.