Pemilu 2024
Bawaslu Ungkap Tantangan dan Peluang Pemilihan Berintegritas
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 15 Oktober 2022 - 22:35 WIB
Ketua Bawaslu RI, Ramat Bagja. (Foto: dok. Bawaslu)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan tantangan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2024 mendatang. Dalam menciptakan pemilu berintegritas bisa diawali dengan penyelenggara pemilu berintegritas, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lantaran adanya perbedaan pengaturan. "Kita belum punya pengalaman dalam pilkada serentak pada November 2024. Tantangannya adalah menggunakan dua rejim undang-undang yang berbeda, yaitu UU Pemilu dan UU Pemilihan," kata Bagja dalam webinar bertema Etika: Pondasi untuk Membangun Pemilu 2024 yang Berkualitas yang diselenggarakan Komite 1 Pembinaan Kehidupan Akademik dan Integritas Moral, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) periode 2020-2025, Sabtu (15/10/2022).
Baca Juga:Lolos Verifikasi Administrasi KPU, Golkar Targetkan Raih 20 Persen Suara
Bagja menyatakan pemilu merupakan isyarat adanya demokrasi. Menurutnya, demokrasi dalam pemilu akan menghasilkan pemimpin berintegritas dan hal ini dimulai dari penyelenggara pemilu berintegritas.
"KPU sebagai penyelenggara pemilu utama akan menjadi terdepan, Bawaslu akan mengawasi di belakang untuk menghadirkan keadilan pemilu. Dalam UU 7/2017 demokrasi ini dilaksanakan dengan 'rule of law' yang menjadi induk Bawaslu dalam bekerja dengan mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional, efektif, dan efisien," ujar Bagja.
Alumnus sarjana hukum dari UI itu mengatakan tugas KPU adalah untuk melaksanakan tahapan pemilu. Sementara Bawaslu akan melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu.
"DKPP mengawasi kode etik penyelenggara pemilu. Ketiganya dalam ekologi menjadi satu penyelenggara pemilu," lanjut Bagja menerangkan.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lantaran adanya perbedaan pengaturan. "Kita belum punya pengalaman dalam pilkada serentak pada November 2024. Tantangannya adalah menggunakan dua rejim undang-undang yang berbeda, yaitu UU Pemilu dan UU Pemilihan," kata Bagja dalam webinar bertema Etika: Pondasi untuk Membangun Pemilu 2024 yang Berkualitas yang diselenggarakan Komite 1 Pembinaan Kehidupan Akademik dan Integritas Moral, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) periode 2020-2025, Sabtu (15/10/2022).
Baca Juga:Lolos Verifikasi Administrasi KPU, Golkar Targetkan Raih 20 Persen Suara
Bagja menyatakan pemilu merupakan isyarat adanya demokrasi. Menurutnya, demokrasi dalam pemilu akan menghasilkan pemimpin berintegritas dan hal ini dimulai dari penyelenggara pemilu berintegritas.
"KPU sebagai penyelenggara pemilu utama akan menjadi terdepan, Bawaslu akan mengawasi di belakang untuk menghadirkan keadilan pemilu. Dalam UU 7/2017 demokrasi ini dilaksanakan dengan 'rule of law' yang menjadi induk Bawaslu dalam bekerja dengan mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional, efektif, dan efisien," ujar Bagja.
Alumnus sarjana hukum dari UI itu mengatakan tugas KPU adalah untuk melaksanakan tahapan pemilu. Sementara Bawaslu akan melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu.
"DKPP mengawasi kode etik penyelenggara pemilu. Ketiganya dalam ekologi menjadi satu penyelenggara pemilu," lanjut Bagja menerangkan.