Bawaslu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dapat mengakses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada alamat https://silonpwp.kpu.go.id.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu bertindak tegas kepada peserta pemilu yang membagi-bagikan sembilan bahan pokok

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) melalui Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), Ustaz Yudi Wildan Latief berkirim surat ke Badan Pengawas Pemilu

Memasuki masa kampanye yang dimulai Senin (26/11/2023), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan tiga saluran aduan hoaks.

Banyaknya pengaturan sanksi pidana dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak kriminalisasi berlebihan.

Menurut Bagja, sejauh ini banyak ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui jenis pelangaran di media sosial. Seperti fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu.

Berdasakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, diatur masa kampanye selama 75 hari dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Keputusan ini merupakan kesepakatan antara Partai Ummat selaku pemohon dan KPU selaku terlmohon dalam mediasi yang dipimpin Bawaslu.

Menurut Presiden, media sosial kerap menjadi sarana menyebarkan isu yang memanas-manasi masyarakat. Salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa upaya Bawaslu sangat antisipatif dalam menangani persoalan tersebut. Dia pun mengapresiasi pihak Bawaslu sebagai pihak pengawas penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu).

Puadi mengatakan, saat ini bukan waktunya untuk berkampanye. Dia mengimbau para bacapres tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye.

Denny menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti mulai dari dokumen hukum Partai Ummat, bukti keanggotaan Partai Ummat, KTP, KTA dan video. Semuanya dinilai dapat membuktikan kelayakan Partai Ummat untuk diloloskan dalam verifikasi faktual.

Sebanyak 17 parpol ini telah dinilai dan dinyatakan lolos tahapan verifikasi faktual dalam Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi di Kantor KPU RI, Jakarta.