Presiden Ingatkan Bawaslu Awasi Isu Politik Identitas di Media Sosial

LANGIT7.ID, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan menjalankan program pengawasan pemilu di media sosial.

Presiden Joko Widodo menyatakan program pengawasan media sosial penting demi menurunkan ketegangan Pemilu 2024.

"Saya senang Bawaslu akan ada pengawasan media sosial, akan ada polisi sibernya di situ, karena memang problemnya sering di mulai dari medsos," kata Presiden dalam Konsolidasi Nasional; Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Pemilu dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dikutip Bawaslu, Ahad (18/12/2022).

Baca juga: Banyak Kader PSI Mundur, Grace: Hak Berpolitik

Menurut Presiden, media sosial kerap menjadi sarana menyebarkan isu yang memanas-manasi masyarakat. Salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.

“Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok ribut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain,” lanjutnya.

Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai isu SARA dan politik identitas. Bawaslu diminta segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan program pengawasan pemilu di media sosial demi menurunkan ketegangan Pemilu 2024. Program tersebut, kata Bagja, demi menjawab tantangan Bawaslu dalam memantau dan mengawasi media sosial.

Baca juga: Bawaslu Imbau Capres Tak Kampanye di Tempat Ibadah

"Kami ingin membuat suatu program pengawasan media sosial untuk menurunkan ketegangan politisasi SARA, hoaks dan kampanye hitam," ujarnya.

Alasannya, kata Bagja, banyak aktivitas di media sosial yang membuat bangsa ini terpolarisasi. "Kami harapkan ini menjadi program penting kita ke depan," ujarnya.

Konsolnas tersebut dihadiri anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono. Anggota dan Ketua KPU, serta Anggota dan Ketua DKPP. Juga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.