Tangkal Hoaks di Medsos, Bawaslu Perkuat Kolaborasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan butuh berkolaborasi dengan banyak pihak guna menangkal isu hoaks selama tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024. Langkah ini perlu dilakukan mengingat maraknya isu hoaks yang terjadi di media sosial.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, kolaborasi dengan multistakeholder bisa diwujudkan dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar. Nantinya, konten tersebut disebarluaskan kepada publik guna mengetahui informasi yang sebenarnya.

"(Bawaslu) butuh kolaborasi dengan banyak pihak seperti Mafindo, Aji, dll sangat diperlukan dalam menangkal isu hoaks di media sosial. (Kerja sama) Ini harus kita lakukan, sebab seringkali hoaks viral karena berita yang benar tidak viral," kata Lolly dalam acara Indonesia Fact-Checking Summit 2022, Rabu (30/11/2022)

Baca Juga: Gus Yaqut: Politik Identitas Bahayakan Keutuhan Bangsa

Lolly menilai tantangan pada Pemilu 2024 khususnya di media sosial tidak banyak berubah. Hal itu dikarenakan regulasi yang digunakan masih sama.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menilai, kolaborasi dalam menangkal isu hoaks sangat penting dilakukan. Menurutnya, KPU tidak akan mampu bekerja maksimal melawan isu hoaks jika bekerja sendirian.

"Banyak sekali informasi yang tidak benar terhadap kami (KPU). Oleh karena itu, kolaborasi dengan banyak pihak sangatlah penting," ujar Betty.

Sebelumnya, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan, hoaks politik meningkat menjelang Pemilu 2024. Berkaca pada Pemilu 2014 dan 2019, hoaks banyak menyasar penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Capres dan Cawapres Tak Politisasi SARA

"Pada 2019, hoaks politik mencapai 52,7 persen. Dua pemilu presiden plus Pilkada DKI 2017 itu menggambarkan brutalitas produksi hoaks," ujarnya.

Perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Adi Marsiela dan Koordinator Cek Fakta dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa informasi yang kredibel dan sehat adalah syarat fundamental bagi demokrasi. Dalam hal ini, peran jurnalis cukup penting agar dapat mempublikasikan informasi yang akurat, membantah hoaks, dan menyajikan konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Pemilu serentak 2024 memberikan tantangan lebih besar terhadap jurnalis dan pemeriksa fakta dibandingkan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, Fact-checking Summit ini menjadi forum yang tepat untuk merefleksikan dan menyatukan langkah untuk bersama-sama mendorong komitmen multipihak agar menyediakan informasi yang penting dan akurat bagi publik," ucap Adi.

Baca Juga:

KPU dan Kemenkumham Bersinergi Sukseskan Pemilu 2024

Bawaslu Siapkan Program Strategis Hadapi Pemilihan Serentak