Tolak Rektor UIN Dipilih Menag, Ace Hasan: Itu Bukan Jabatan Politis
Ummu hani
Rabu, 16 November 2022 - 16:32 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Foto: Fraksi Golkar DPR RI)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menolak pemilihan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag). Ace menilai rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik.
Menurut Ace, mekanisme serupa pernah dipertanyakan di era Menag Lukman Hakim Saifudin pada 2014 lalu. Saat itu, sistem pemilihan Rektor untuk Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN dan STAIN menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68.
"Pernah kami pertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di era Pak Lukman Hakim Saifudin. Saya sampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis," kata Ace dalam keterangannya, Rabu (16/11/2022).
Baca Juga:Pemilihan Rektor UIN Tuai Polemik, Ini Penjelasan Kemenag
Politisi Partai Golkar itu mengaku heran dengan tahapan wawancara calon Rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya. Dia pun mempertanyakan alasan proses wawancara tidak dilakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kemenag di Jakarta.
"Untuk apa wawancaranya mesti di Surabaya? Kenapa tidak di kampus UIN Jakarta misalnya? Atau di Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta?," tanya Ace.
Ace menegaskan, lembaga pendidikan seperti kampus semestinya dijauhkan dari kepentingan politik. Menurutnya, yang paling mengetahui hal-hal strategis di univesitas adalah pihak kampus itu sendiri.
Menurut Ace, mekanisme serupa pernah dipertanyakan di era Menag Lukman Hakim Saifudin pada 2014 lalu. Saat itu, sistem pemilihan Rektor untuk Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN dan STAIN menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68.
"Pernah kami pertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di era Pak Lukman Hakim Saifudin. Saya sampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis," kata Ace dalam keterangannya, Rabu (16/11/2022).
Baca Juga:Pemilihan Rektor UIN Tuai Polemik, Ini Penjelasan Kemenag
Politisi Partai Golkar itu mengaku heran dengan tahapan wawancara calon Rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya. Dia pun mempertanyakan alasan proses wawancara tidak dilakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kemenag di Jakarta.
"Untuk apa wawancaranya mesti di Surabaya? Kenapa tidak di kampus UIN Jakarta misalnya? Atau di Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta?," tanya Ace.
Ace menegaskan, lembaga pendidikan seperti kampus semestinya dijauhkan dari kepentingan politik. Menurutnya, yang paling mengetahui hal-hal strategis di univesitas adalah pihak kampus itu sendiri.