LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR,
Ace Hasan Syadzily menolak pemilihan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag). Ace menilai rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik.
Menurut Ace, mekanisme serupa pernah dipertanyakan di era Menag Lukman Hakim Saifudin pada 2014 lalu. Saat itu, sistem pemilihan Rektor untuk Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN dan STAIN menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68.
"Pernah kami pertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di era Pak Lukman Hakim Saifudin. Saya sampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis," kata Ace dalam keterangannya, Rabu (16/11/2022).
Baca Juga: Pemilihan Rektor UIN Tuai Polemik, Ini Penjelasan KemenagPolitisi Partai Golkar itu mengaku heran dengan tahapan wawancara calon
Rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya. Dia pun mempertanyakan alasan proses wawancara tidak dilakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kemenag di Jakarta.
"Untuk apa wawancaranya mesti di Surabaya? Kenapa tidak di kampus UIN Jakarta misalnya? Atau di Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta?," tanya Ace.
Ace menegaskan, lembaga pendidikan seperti kampus semestinya dijauhkan dari kepentingan politik. Menurutnya, yang paling mengetahui hal-hal strategis di univesitas adalah pihak kampus itu sendiri.
"Pengelola kampus seperti rektor harus memiliki standar-standar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang tahu kampus itu ya orang kampus. Apalagi UIN Jakarta yang memiliki banyak Guru Besar yang terhimpun dalam Senat UIN Jakarta," ujarnya.
Lebih lanjut, Ace mengusulkan proses pemilihan Rektor UIN Jakarta maupun UIN lainnya dikembalikan pada mekanisme semula. "Proses pemilihan Rektornya dikembalikan pada mekanisme bersama, yaitu stakeholder kampus bersama dengan Kementerian Agama. Seperti halnya perguruan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Dikti," tambah Ace.
Baca Juga:
Forum Rektor: Perguruan Tinggi Harus Jadi Bagian dari Solusi
Jadi Peluang Korupsi, Seleksi Mandiri PTN Diminta Dievaluasi dan Dihapus(gar)