Jokowi Pamer EBT Indonesia di G20, PKS: Semoga Bukan Pencitraan
Elvin andika
Ahad, 20 November 2022 - 04:00 WIB
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memamerkan kekayaan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) milik Indonesia pada acara penutupan 'B20 Summit Indonesia 2022' di Bali. Rofik menilai hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan lantaran merupakan pengetahuan umum bagi masyarakat.
Menurut Rofik, kekayaan EBT Indonesia tidak dimanfaatkan sejak dulu, melainkan saat memasuki masa akhir jabatan Jokowi. Rofik pun khawatir pernyataan Jokowi hanya sebatas pencitraan.
"Sayang saja kenapa baru sekarang dan tidak dari dulu keinginan ini dinyatakan, padahal Pak Jokowi sudah mau selesai 2 periode ini. Semoga bukan hanya untuk pencitraan di konferensi G20 saja," kata Rofik Hananto saat dikonfirmasi, Sabtu (19/11/2022).
Baca Juga:Diplomasi Mangrove Ala Presiden Jokowi di KTT G20
Dugaan pencitraan yang disampaikan Rofik sangat beralasan, mengingat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) EBT belum diserahkan ke DPR. Padahal, RUU usulan DPR ini telah dikirimkan oleh Pimpinan DPR RI ke Pemerintah lebih dari 60 hari yang lalu.
"Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Harusnya sudah dilakukan pembahasan RUU oleh DPR dan Pemerintah karena sudah lebih dari 60 hari. Ini kalau Pemerintah benar-benar serius ya," ujar Rofik.
Legislator asal Jawa Tengah itu menuturkan bahwasanya Indonesia memiliki banyak sumber daya EBT, mulai dari solar (matahari), sungai-sungai untuk pembangkit mikrohidro hingga panas bumi yang melimpah. Rofik mengatakan semua potensi ini harus diupayakan secara serius oleh pemerintah.
Menurut Rofik, kekayaan EBT Indonesia tidak dimanfaatkan sejak dulu, melainkan saat memasuki masa akhir jabatan Jokowi. Rofik pun khawatir pernyataan Jokowi hanya sebatas pencitraan.
"Sayang saja kenapa baru sekarang dan tidak dari dulu keinginan ini dinyatakan, padahal Pak Jokowi sudah mau selesai 2 periode ini. Semoga bukan hanya untuk pencitraan di konferensi G20 saja," kata Rofik Hananto saat dikonfirmasi, Sabtu (19/11/2022).
Baca Juga:Diplomasi Mangrove Ala Presiden Jokowi di KTT G20
Dugaan pencitraan yang disampaikan Rofik sangat beralasan, mengingat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) EBT belum diserahkan ke DPR. Padahal, RUU usulan DPR ini telah dikirimkan oleh Pimpinan DPR RI ke Pemerintah lebih dari 60 hari yang lalu.
"Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Harusnya sudah dilakukan pembahasan RUU oleh DPR dan Pemerintah karena sudah lebih dari 60 hari. Ini kalau Pemerintah benar-benar serius ya," ujar Rofik.
Legislator asal Jawa Tengah itu menuturkan bahwasanya Indonesia memiliki banyak sumber daya EBT, mulai dari solar (matahari), sungai-sungai untuk pembangkit mikrohidro hingga panas bumi yang melimpah. Rofik mengatakan semua potensi ini harus diupayakan secara serius oleh pemerintah.