LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota
Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memamerkan kekayaan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) milik Indonesia pada acara penutupan 'B20 Summit Indonesia 2022' di Bali. Rofik menilai hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan lantaran merupakan pengetahuan umum bagi masyarakat.
Menurut Rofik, kekayaan
EBT Indonesia tidak dimanfaatkan sejak dulu, melainkan saat memasuki masa akhir jabatan Jokowi. Rofik pun khawatir pernyataan Jokowi hanya sebatas pencitraan.
"Sayang saja kenapa baru sekarang dan tidak dari dulu keinginan ini dinyatakan, padahal Pak Jokowi sudah mau selesai 2 periode ini. Semoga bukan hanya untuk pencitraan di konferensi G20 saja," kata Rofik Hananto saat dikonfirmasi, Sabtu (19/11/2022).
Baca Juga: Diplomasi Mangrove Ala Presiden Jokowi di KTT G20Dugaan pencitraan yang disampaikan Rofik sangat beralasan, mengingat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) EBT belum diserahkan ke DPR. Padahal, RUU usulan DPR ini telah dikirimkan oleh Pimpinan DPR RI ke Pemerintah lebih dari 60 hari yang lalu.
"Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Harusnya sudah dilakukan pembahasan RUU oleh DPR dan Pemerintah karena sudah lebih dari 60 hari. Ini kalau Pemerintah benar-benar serius ya," ujar Rofik.
Legislator asal Jawa Tengah itu menuturkan bahwasanya Indonesia memiliki banyak sumber daya EBT, mulai dari solar (matahari), sungai-sungai untuk pembangkit mikrohidro hingga panas bumi yang melimpah. Rofik mengatakan semua potensi ini harus diupayakan secara serius oleh pemerintah.
"“Pemerintah gembar-gembor soal pembangunan infrastruktur, tetapi infrastruktur energi kurang mendapat perhatian. Pengembangan EBT terutama solar dan mikrohidro itu sangat membutuhkan dukungan infrastruktur berupa jaringan transmisi dan distribusi yang memadai, khususnya daerah-daerah terpencil di pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua," ungkap Rofik.
Baca Juga: Pasca KTT G20, Indonesia Disebut Berpeluang Jadi Juru Damai Rusia-UkrainaLebih lanjut, Rofik menjelaskan saat ini penting untuk merealisasikan potensi yang ada menjadi sumber energi yang riil dan bersih bagi masyarakat. Terutama pengembangan EBT ini ditujukan ke daerah di luar Jawa dan Bali yang sudah
over supply dengan PLTU batubara.
"Ini yang harusnya jadi perhatian Presiden. EBT solar dan mikrohidro ini investasinya relatif kecil dibanding PLTU batubara. Jadi, dengan sedikit bantuan dari Pemerintah, badan usaha kecil seperti BUMD, BUMDES atau koperasi bisa ikut menyelenggarakan dan membangun EBT ini," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden
Jokowi mempromosikan mega proyek hijau yang berlokasi di Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) dalam acara penutupan 'B20 Summit Indonesia 2022' di Bali.
"Kami telah menyiapkan di Kalimantan Utara 30.000 hektar lahan untuk
green industrial park. Saya yakin berbondong-bondong investor datang membangun produk-produk hijau dari Indonesia," kat Jokowi, Senin (14/11/2022).
Baca Juga:
Jokowi Serahkan Presidensi G20 ke PM India Narendra Modi
Puan Maharani Harap KTT G20 Perkecil Kesenjangan Antar Negara(gar)