Ikhsan Abdullah: Pelaku Usaha harus Cantumkan Informasi Halal Produk
Mahmuda attar hussein
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 16:26 WIB
Ilustrasi pencantuman informasi halal produk. Foto: Langit7/Istock
Islam menganjurkan ummatnya mengonsumsi makanan dan minuman hanya dari yang halal. Sehingga untuk menjaga keamanan bagi konsumen, produsen atau pun penjualan makanan dan minuman diimbau untuk mencantumkan informasi kehalalan terhadap suatu produk,
Konsumen, khususnya ummat Islam perlu juga skeptis terhadap kandungan yang ada dalam sebuah produk makanan dan minuman, apakah memang bisa dipastikan terkait kehalalannya. Tidak hanya itu, unsur halal juga perlu memperhatikan dari penggunaan bahan baku dan proses produksi yang dilakukan dalam membuat sebuah produk konsumsi.
Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal Indonesia, Ikhsan Abdullah mengtakan, saat ini penjualan makanan dan minuman dilakukan secara masif secara online, maka kepastian kehalalan sebuah produk juga tidak bisa terlepas dari perhatian begitu saja.
“Penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan suatu produk sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja),” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Langit7.id, Jumat (20/8).
Baca juga:Ternaknesia, dari Gagal Jual Kurban Jadi Platform Digital Produk Ternak Halal
Disebutkan dalam Pasal 4 UU JPH, bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sehingga pihaknya mengimbau bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.
Pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021) pada 2 Februari 2021, terdapat pokok pengaturan dalam PP 39/2021 yang menjadi perhatian Lembaga Advokasi Halal, yaitu mengenai Produk yang wajib diberikan keterangan tidak halal. Mencermati pengaturan pada PP 39/2021 yaitu Pasal 2 ayat (3), yakni:
Konsumen, khususnya ummat Islam perlu juga skeptis terhadap kandungan yang ada dalam sebuah produk makanan dan minuman, apakah memang bisa dipastikan terkait kehalalannya. Tidak hanya itu, unsur halal juga perlu memperhatikan dari penggunaan bahan baku dan proses produksi yang dilakukan dalam membuat sebuah produk konsumsi.
Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Halal Indonesia, Ikhsan Abdullah mengtakan, saat ini penjualan makanan dan minuman dilakukan secara masif secara online, maka kepastian kehalalan sebuah produk juga tidak bisa terlepas dari perhatian begitu saja.
“Penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan suatu produk sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja),” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Langit7.id, Jumat (20/8).
Baca juga:Ternaknesia, dari Gagal Jual Kurban Jadi Platform Digital Produk Ternak Halal
Disebutkan dalam Pasal 4 UU JPH, bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sehingga pihaknya mengimbau bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, maka pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.
Pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021) pada 2 Februari 2021, terdapat pokok pengaturan dalam PP 39/2021 yang menjadi perhatian Lembaga Advokasi Halal, yaitu mengenai Produk yang wajib diberikan keterangan tidak halal. Mencermati pengaturan pada PP 39/2021 yaitu Pasal 2 ayat (3), yakni: