Pengamat: Benahi Transportasi Umum Lebih Baik dari Insentif Kendaraan Listrik
Mahmuda attar hussein
Rabu, 28 Desember 2022 - 11:45 WIB
Benahi Transportasi Umum Lebih Baik dari Insentif Kendaraan Listrik. (Foto: Istimewa).
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai, langkah pemerintah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik kurang tepat, dan lebih baik benahi transportasi umum.
Pasalnya, layanan transportasi umum kian menurun dan kondisi geografis yang menyulitkan penyaluran BBM. Sehingga pemerintah seharusnya fokus membenahi transportasi umum dan mobilitas di daerah.
"Bahkan, angka inflasi dapat ditekan dengan makin banyak warga menggunakan transportasi umum di perkotaan," kata dia dalam keterangan yang diterima Langit7, Rabu (28/12/2022).
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan memberikan insentif bagi pembeli mobil listrik sekitar Rp80 juta dan mobil hibrida Rp40 juta.
Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik, Dosen IPB: Baiknya Fokus Transportasi Publik
Selanjutnya, bagi pembeli motor listrik juga akan mendapat insentif Rp8 juta. Sementara konversi motor konvensional menjadi motor listrik Rp5 juta.
"Kebijakan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas," ujarnya.
Pasalnya, layanan transportasi umum kian menurun dan kondisi geografis yang menyulitkan penyaluran BBM. Sehingga pemerintah seharusnya fokus membenahi transportasi umum dan mobilitas di daerah.
"Bahkan, angka inflasi dapat ditekan dengan makin banyak warga menggunakan transportasi umum di perkotaan," kata dia dalam keterangan yang diterima Langit7, Rabu (28/12/2022).
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan memberikan insentif bagi pembeli mobil listrik sekitar Rp80 juta dan mobil hibrida Rp40 juta.
Baca Juga: Insentif Kendaraan Listrik, Dosen IPB: Baiknya Fokus Transportasi Publik
Selanjutnya, bagi pembeli motor listrik juga akan mendapat insentif Rp8 juta. Sementara konversi motor konvensional menjadi motor listrik Rp5 juta.
"Kebijakan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas," ujarnya.