Tanggapan Pengamat

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyebut jalan ideal bagi publik adalah yang memiliki akses angkutan umumnya, khususnya di wilayah perumahan.

Namun, ternyata kebijakan WFO menuai penolakan dari masyarakat. Sebuah petisi pun muncul meminta perusahaan kembali memberlakukan WFH. Petisi yang dibuat oleh Rowaty Sidabutar di change.org hingga Kamis (5/1/2022) sudah ditandatangangi sekitar 18.381 ribu orang.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai, langkah pemerintah memberikan insentif pembelian kendaraan listrik kurang tepat, dan lebih baik benahi transportasi umum.

Pratama menyebut posisi Komisi PDP sangat krusial. Pemerindah dan DPR wajib menempatkan orang yang tepat serta memiliki kompetensi untuk memimpin Komisi PDP.

Senior Advisor sekaligus Co-Founder dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Yanuar Nugroho, menilai langkah pemerintah memburu hacker Bjorka keliru.

Jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022. Namun hingga kini, sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan Anies masih menjadi teka-teki.

Kenaikan harga BBM dinilai menjegal pengembangan angkutan umum. Hal ini disampaikan Akademisi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno.

Achmad menilai, upaya Hotman Paris sebagai salah satu pemilik saham Holywings menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis sudah tepat. Umat Islam tentu saja akan membuka pintu maaf, tapi prosedur hukum harus terus berjalan.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto menjelaskan, penyalahgunaan fungsi ambulans dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Akhirnya, ambulans yang benar-benar menjalankan tugasnya mendapat kesulitan saat di jalan.

Ia heran kenapa seolah-olah Menteri Agama memadankan panggilan azan dengan gonggongan anjing seperti para kaum islamophobia yang benci agama mayoritas penduduk NKRI.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan, jumlah investor muda mengalami kenaikan dan mendominasi komposisi investor hingga 80 persen per Juli 2021.

Perlu dipastikan transaksi yang dilakukan secara virtual ini tidak melanggar syariah, seperti bebas dari riba, gharar, dan maysir. Memastikan keadilan dalam berekonomi, tidak boleh ada pihak yang dizalimi.