Siapa Sosok Tepat Pengganti Anies Baswedan?

LANGIT7.ID - , Jakarta - Jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022. Namun hingga kini, sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan Anies masih menjadi teka-teki.

Pengamat Bidang Politik dari The Indonesian Institute, Ahmad Hidayah mengatakan ada tiga nama yang digadang-gadang tepat untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Formula E

"Pertama, ada Heru Budi Hartono. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Meski demikian, Heru Budi Hartono punya pengalaman di Jakarta, misalnya pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta dari tahun 2015," ujar Ahmad, dalam keterangan tertulis kepada Langit7.id, melalui pesan singkat, Rabu (7/9/2022).

Kedua, menurut Ahmad, ada Juri Ardiantoro, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, dinilai tepat untuk menggantikan posisi Anies.

"Jika dilihat dari perjalanan karirnya, Juri Ardiantoro tidak pernah berada di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Juri Ardiantoro lebih kepada bidang kepemiluan," kata Ahmad.

Terakhir, ada Marullah Matali yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ahmad, Marullah telah lama menjadi bagian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga pas untuk meneruskan kinerja Anies.

Baca juga: Anies Baswedan Tegaskan Jakarta Harus Bebas dari Kabel Semrawut

"Dari ketiga nama ini, pendapat saya Marullah Matali yang paling cocok. Pasalnya, Marullah sudah lama berkiprah di pemprov DKI Jakarta. Selain itu, saat ini beliau juga sebagai Sekda sehingga lebih mudah dan cepat untuk beradaptasi, sehingga roda pemerintahan lebih mudah untuk dijalankan," tutur Ahmad.

Ahmad menegaskan, ketiga sosok yang dinilai tepat mengganti Anies Baswedan itu harus memiliki kemampuan untuk memahami daerah kepemimpinannya, termasuk komunikasi politik dengan DPRD DKI Jakarta.

"Sekali lagi, penjabat Gubernur perlu untuk melanjutkan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, pastinya akan berurusan dengan DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, penjabat Gubernur DKI Jakarta juga tidak boleh diintervensi oleh kelompok tertentu, termasuk partai politik," ucap Ahmad.

Baca juga: Gubernur Anies Baswedan Buka Pameran Flora dan Fauna 2022