Langkah Pemerintah Buru Hacker Bjorka Dinilai Keliru

LANGIT7.ID, Jakarta - Senior Advisor sekaligus Co-Founder dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Yanuar Nugroho, menilai langkah pemerintah memburu hacker Bjorka keliru.

Sebelumnya, hacker yang menyebut dirinya Bjorka mengklaim telah meretas dokumen rahasia dari BIN untuk Presiden Joko Widodo. Pihak Istana Kepresidenan menyatakan aparat negara bakal memburu Bjorka.

Namun, langkah memburu merupakan pendekatan yang salah. Nugroho mengusulkan, pemerintah harus terlebih dahulu membenahi tata kelola siber, lalu membenahi perlindungan data, baik data pribadi maupun data negara.

"Itu yang harus dilakkan, bukan memburu bjorka. itu malah mempermalukan diri sendiri. ini alarm: pemerintah perlu serius membenahi kapasitas diri sendiri," kata Yanuar di akun twitternya, dikutip Senin (12/9/2022).

Baca Juga: Bjorka Berulah Lagi, 105 Juta Data Penduduk Indonesia Milik KPU Bocor

State capacity (kapasitas negara) adalah kunci seberapa efektif pemerintahan bekerja untuk membuat kebijakan, menjalanka, memastikan ketercapaian, dan menunjukkan akuntabilitas negara pada warganya. Menurut dia, kasus Bjorka membuka mata kapasitas negara dalam tatakelola siber masih sangat lemah.

Sudah saatnya, kata dia, pemerintah merealisasikan janji mereka dalam hal strategi nasional untuk transformasi digital. Itu dimulai dengan pembenahan tatakelola siber lalu perlindungan data. Itu semua sudah ada aturannya seperti SPBE, satudata, satupeta, pitalebar, dan lain sebagainya.

"Fakta bahwa data kita bisa diretas dan diobrak-abrik oleh seorang Bjorka adalah bukti kekurangan diri kita sendiri. (Sebagian dari) kita bisa menyalahkan Bjorka. Silakan. Tapi, itu tidak mengubah fakta: kita sendiri mesti berbenah. mohon Pak Jokowi tidak terbawa sentimen keliru ini" ungkap Yanuar.

Menurut dia, mengakui kekurangan untuk tahu di bagian mana mesti berbenah tidak menunjukkan kelemahan pemerintah. Justru sebaliknya. Zaman sudah berubah. Pemerintah harus ikut memperbarui diri dengan membangun kapasitas menghadapi jaman baru serba digital. bukan bertahan dengan cara-cara lama yang koersif.

Baca Juga: Hati-hati, Sebar Data Retasan Bjorka Bisa Dipidana

Jika pemerintah ingin menikmati berkah ekonomi digital, maka juga harus bersiap menghadapi tantangan, ancaman, dan risiko yang dibawa perkembangan digital. Nugroho mengatakan, berkah ekonomi digital tidak datang gratis. Kasus Bjorka membuka mata akan tantangan dan ancaman baru di era digital.

"Sekali lagi: menghadapi zaman yang selalu berubah, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membarui kapasitasnya agar tetap relevan. Bukan menyalahkan kebaruan. Ingat: buruk muka, cermin dibelah. Tak bisa menari, lantai yang disalahkan. Kalau mau maju, jangan begitu," kata Yanuar menegaskan.