LANGIT7.ID - , Jakarta - Pemerintah resmi mencabut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (
PPKM) pada Jumat (30/12/022) lalu. Hal ini membuat kebijakan seperti work from home (
WFH) tidak lagi diberlakukan, sehingga perusahaan kembali memberlakukan work from office (
WFO).
Namun, ternyata kebijakan WFO menuai penolakan dari masyarakat. Sebuah
petisi pun muncul meminta perusahaan kembali memberlakukan WFH. Petisi yang dibuat oleh Rowaty Sidabutar di change.org hingga Kamis (5/1/2022) sudah ditandatangani sekitar 18.381 ribu orang.
Baca juga: Badai Diprediksi Terjang Jakarta, Pj Gubernur Imbau Karyawan WFHRiwaty meminta WFH dikembalikan dengan alasan WHO menyebabkan jalan lebih macet, menimbulkan polusi dan membuat tidak produktif.
"Dua tahun bisa kerja dari rumah, ketika harus ke kantor lagi rasanya malah bikin tambah stress. Jarak rumah dengan kantor kebanyakan orang tak jauh berbeda dengan saya. Saya, misalnya, harus menempih 20 KILOMETER buat ke kantor yang berarti setiap hari untuk pulang pergi harus saya tempuh 40KM. Belum lagi kalau hujan. Bisa-bisa, saya terjebak kemacetan lama sekali, satu jam bahkan menggunakan sepeda motor," tulisa Riwaty Sidabutar dalam keterangan petisinya dikutip Kamis (5/1/2022).
"WFO juga belum tentu membuat kita lebih produktif. Karena lamanya perjalanan, saya malah jadi lebih lelah, dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika saya bekerja dari rumah. Di rumah, saya merasa lebih percaya diri, lebih aman, dan juga merasa lebih nyaman. Oleh karena itu, saya ingin meminta agar aturan wajib WFO 100 persen dikaji kembali. Sebagai pekerja, ada baiknya jika kita juga diberikan pilihan untuk dapat kerja dari rumah. Beberapa negara, seperti Belanda sudah melakukannya. Saya yakin, Indonesia juga bisa," lanjut dia.
Melihat ini, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan adanya petisi kembalikan WFH menunjukkan masyarakat sadar bahwa ketika lama-lama di jalan membuat orang tidak produktif.
Baca juga: Kurangi Kemacetan, Pj Gubernur DKI Imbau Pekerja WFH saat Musim Hujan"Bisa dibayangkan orang Jakarta kalau berangkat kerja bisa 1 sampai 2 jam di perjalanan sehingga ketika sampai kantor mereka sudah lemas," ucap Djoko kepada Langit7, Kamis (5/1/2022).
Menurut dia, beberapa pekerjaan memang efektif dikerjakan di rumah sehingga tidak perlu ke kantor. Bila mengambil jalan tengah, kata Djoko, perusahaan bisa menerapkan kebijakang hybird atau selang seling.
"Jadi karyawan tidak harus masuk setiap hari, berselang-seling gitu dan itu sangat membantu bekerja di rumah untuk mengurangi kemacetan kota," katanya.
Terlepas dari itu, Djoko menilai letak permasalahannya bukan di kebijakan WFH melainkan pada ketersediaan transportasi publik. Menurut Djoko, transportasi publik harus dibuat lebih bagus lagi sehingga masyarakat pun nyaman menggunakannya.
"Saya kira bukan tentang WFHnya tetapi minta public transportasinya dibaguskan, itu lebih tepat agar kita nyaman dan murah menuju kota Jakarta. Karena rata-rata yang minta ini orang yang menggunakan kendaraan pribadi" ujar pria kelahiran 15 Mei 1964 itu.
Baca juga: CEO Pinhome: Tren WFH Pengaruhi Sektor PropertiNamun, apakah transportasi publik saat ini, khususnya di Jakarta, sudah menjawab kebutuhan masyarakat urban?
Penulis buku Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia ini mengatakan transportasi publik di Jakarta belum menjawab kebutuhan masyarakat urban, terlebih mereka yang tinggal Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang (Bodetabek).
"Di Bodetabeknya sangat buruk. Kan orang-orang ini wilayahnya Bodetabek paling banyak. Kalau di Jakarta saja mereka tidak jauh katakanlah di Jakarta Selatan daerah Ciganjur itu kan di sana banyak perumahan bagus-bagus sehingga mau dibuat angkutan bus enggak bisa masuk, ini yang jadi problem," tuturnya.
"Apalagi daerah kabupaten Tangerang, perumahan di sana tidak punya akses angkutan umum. Itu yang harus disediakan oleh mereka. Terbaru Trans Pakuan Bogor. Tapi di Bekasi, Depok, Tangerang, Tangsel itu tidak punya. Jakarta jauh lebih baik transportasi umumnya daripada di Bodetabek," cetus Djoko.
(est)