ASN WFH Tiap Jumat, Menag Ingatkan Layanan Publik Tetap Optimal

LANGIT7.ID, Jakarta,- - Pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam rangka efisiensi energi.

Terkait kebijakan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

Baca juga: Masih Ada Delapan Sektor Gak Boleh WFH, Biar Layanan Masyarakat Tetap Jalan

“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Penyesuaian sistem kerja, termasuk WFH, tidak boleh mengurangi kualitas layanan. Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat,” tegas Menag dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/4/2026).

Instruksi ini berlaku bagi seluruh satuan kerja Kemenag, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menag menegaskan bahwa pengaturan teknis pelaksanaan WFH diserahkan kepada masing-masing pimpinan satuan kerja, dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan.

Meski demikian, layanan yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, serta layanan keagamaan lainnya, wajib tetap tersedia dan dapat diakses tanpa hambatan.

Selain itu, Menag mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan publik. Digitalisasi dinilai menjadi kunci agar layanan tetap berjalan efektif di tengah penyesuaian sistem kerja.

“Pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan. Digitalisasi layanan perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait mekanisme layanan, baik secara daring maupun luring. Menurutnya, kepastian layanan harus tetap terjaga meskipun ada perubahan pola kerja ASN.

Baca juga: Menko Airlangga Hartarto Ungkap Alasan Pilih Hari Jumat Sebagai Jadwal WFH Nasional

“Keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat harus mendapatkan kepastian layanan, meskipun ada penyesuaian sistem kerja,” tandasnya.

Di sisi lain, Menag meminta seluruh satuan kerja memastikan layanan tetap inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.

Menag Dorong Budaya Kerja Hemat Energi

Lebih lanjut, Nasaruddin Umar juga mendorong penerapan budaya kerja yang adaptif sekaligus hemat energi di lingkungan Kemenag. Salah satu langkah yang diterapkan adalah pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen, serta mendorong ASN untuk lebih memanfaatkan transportasi umum.

Pengelolaan perjalanan dinas pun diarahkan lebih selektif, sementara rapat dan koordinasi secara daring terus dioptimalkan guna mengurangi mobilitas.

“Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi agar pekerjaan tetap berjalan optimal tanpa ketergantungan pada mobilitas tinggi,” jelasnya.

Baca juga: Menko Airlangga Hartarto Pastikan WFH Setiap Jumat Mulai Berlaku April 2026 Secara Nasional

Selain itu, penggunaan listrik secara bijak, baik di kantor maupun di rumah, juga menjadi perhatian. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung ketahanan ekonomi nasional.