Kebijakan

Terkait kebijakan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (SFDA) secara resmi mengumumkan pemberlakuan larangan total terhadap impor produk unggas dan telur dari 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi Sheikh Abdullatif Al Sheikh menegaskan bahwa masjid tidak diizinkan untuk menyiarkan salat melalui pengeras suara eksternal selama bulan puasa.

Rencana pembatasan gim daring ini kemudian memunculkan perdebatan publik, khususnya dampak gim pada perilaku remaja. Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Lukman Hakim meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Atas kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif tersebut, Ustaz Dasad Latif mengaku kecewa. Ia menilai langkah pemerintah tidak elegan dan menyusahkan rakyat.

Sejumlah kepala daerah mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait penanganan anak-anak nakal dengan mengirim mereka ke barak militer.

Gagasannya konstruktif bahwa dengan menyerap ajaran ini lewat kisah-kisah sentilan, orang-orang tertentu mampu benar-benar meningkatkan kepedihan mereka terhadap kecenderungan tersembunyi tersebut.

Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mendukung pemerintah mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2025, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah

Demo Indonesia Gelap yang berlangsung sejak Senin (17/2/2025) kemarin mulai mendapat perhatian dari sejumlah media asing. Gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bertajuk Indonesia Gelap ini mulai menjalar ke berbagai daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan kebijakan baru bahwa para guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dibolehkan bertugas di sekolah swasta.

Cendekiawan muslim Indonesia Prof Quraish Shihab menilai politik Israel berpotensi membahayakan kebebasan dan keamanan bangsa Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto Slamet Rosyadi mengatakan meski sudah mencabut PPKM tetapi pemerintah tetap harus memonitor, sebab Covid 19 masih ada.

Jokowi mengungkapkan alasan mengapa dirinya sering meninjau banyak pasar dalam berbagai kesempatan kunjungan di daerah, yakni agar dapat membuat kebijakan yang tepat.