LANGIT7.ID-, Jakarta - - Pemerintah berencana untuk membatasi permainan daring atau
game online pascaledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Mensesneg
Prasetyo Hadi mengatakan,
game online memiliki potensi dampak buruk bagi anak-anak atau pelajar.
Gim daring yang akan dibatasi yaitu yang bernuansa perang dengan penggunaan senjata api (senpi). Beberapa gim yang disorot seperti
Player Unknown's Battleground (PUBG).
Baca juga: Begini Hukum Game Online untuk Hiburan"Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi," kata Prasetyo.
Rencana pembatasan gim daring ini kemudian memunculkan perdebatan publik, khususnya dampak gim pada perilaku remaja.
Dosen Informatika
Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Lukman Hakim meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut.
“Langkah ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, berbasis bukti, dan seimbang agar tidak sekadar menjadi respons emosional, tetapi menjadi bagian dari strategi pembinaan digital yang integratif,” jelas Lukman seperti dikutip dari laman UM Surabaya, Selasa (11/11/2025).
Menurut Lukman, game daring seperti PUBG kerap menjadi bentuk pelarian psikologis bagi remaja yang mengalami tekanan emosional atau sosial.
Dalam konteks ini, menyalahkan game sebagai akar masalah justru berisiko menutup pandangan terhadap isu yang lebih mendasar yakni lemahnya sistem deteksi dini terhadap stres, depresi, dan kekerasan sosial di sekolah.
Baca juga: Agar Anak Tak Kecanduan Game Online, Berikan Alternatif Permainan Tanpa GadgetIa menegaskan bahwa pembatasan gim berbasis asumi dapat menimbulkan kesan represif terhadap ruang ekspresi digital remaja, tanpa menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya.
Alih-alih membatasi game online, Lukman menilai, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada langkah-langkah yang lebih konstruktif dan jangka panjang.
Lebih lanjut, Lukman menyebut sejumlah langkah yang dapat dilakukan.
"Pertama, memperkuat program kesehatan mental di sekolah. Sekolah perlu menyediakan layanan konseling profesional, sistem dukungan sebaya (peer-support system), serta pelatihan bagi guru untuk mengenali tanda-tanda depresi atau isolasi sosial siswa," jelasnya.
Kemudian, Lukman mengusulkan untuk membangun literasi digital yang sehat. Menurut Lukman, pendidikan digital tidak boleh hanya fokus pada pembatasan konten, tetapi juga harus mengajarkan siswa berpikir kritis, memahami konteks kekerasan di media, dan menyeimbangkan waktu bermain dengan aktivitas lain.
"Ketiga, melibatkan riset akademik dalam kebijakan publik. Kebijakan publik harus berbasis data empiris dari penelitian psikologi, pendidikan, dan sosiologi anak muda, bukan sekadar reaksi terhadap peristiwa tragis,” tambahnya.
Lukman mengutip hasil tinjauan dari jurnal internasional
“Escaping through virtual gaming what is the association with emotional, social, and mental health? A systematic review,”.
Baca juga: Ledakan di Masjid SMAN 72, Kapolri: Jumlah Korban Capai 96 OrangLukman menjelaskan bahwa game bisa berperan sebagai bentuk eskapisme atau pelarian sementara dari tekanan kehidupan nyata.
Karena itu, pelarangan total tanpa memahami konteks sosial dan psikologis pemain justru kontraproduktif.
“Kunci utamanya adalah bagaimana memastikan pelajar tetap dapat menikmati hiburan digital secara sehat, namun sekaligus terlindungi dan memiliki resiliensi terhadap potensi risiko di dunia nyata,” pungkasnya.
(est)