Insentif Kendaraan Listrik, Dosen IPB: Baiknya Fokus Transportasi Publik

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemberian insentif bagi pembeli kendaraan listrik menuai pro kontra sejumlah kalangan. Pertimbangannya belum ada urgensi untuk kebutuhan subsidi tersebut.

Pengamat ekonomi sekaligus dosen IPB, Eisha M Rachbini mengatakan, insenstif yang diberikan pemerintah itu tidak sepenuhnya buruk. Sebab, bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di Tanah Air.

"Subsidi kendaraan listrik kaitannya untuk mendorong produksi baterai dan logistik di Indonesia yang diharapkan mampu menciptakan demand," katanya dalam Diskusi Publik: Evaluasi Akhir Tahun Bidang Ekonomi dan Keuangan Negara, yang diikuti Langit7, Selasa, (20/12/2022).

Adapun besaran insentif yang bakal diberikan pun beragam, yakni Rp80 juta untuk mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil hibrida, Rp8 juta untuk motor listrik, dan Rp5 juta untuk motor konversi.

Baca Juga: Soal Subsidi Kendaraan Listrik, Legislator Sebut Pemerintah Tidak Adil

Dengan adanya subsidi, lanjut dia, maka demand diharapkan naik dan investasi bisa masuk. Sehingga industri terkait kendaraan listrik di Tanah Air bisa berkemajuan karena demand yang tercipta.

"Jadi industrinya bisa berkembang kalau ada demand," kata Kepala Center of Digital Economy and SMEs Indef ini.

Transportasi Publik dan Infrastruktur

Namun bila dilihat dari sisi ramah lingkungan yang disematkan pada kendaraan listrik, Eisha menilai kebijakan terkait insentif yang diberikan pemerintah kurang tepat.

Pasalnya, harga mobil listrik yang mahal justru tidak bisa dinikmati oleh kebanyakan orang. Untuk itu, ramah lingkungan harus diciptakan secara keseluruhan, bukan hanya untuk segelintir orang.

"Jadi untuk ramah lingkungan harus keseluruhan, seperti dari sisi transportasi publik dan infrastrukturnya. Karena kalau insenstif pembelian mobil listrik tentu hanya segelintir orang yang mampu beli," jelasnya.

Sementara untuk motor listrik, lanjut dia, bisa jadi memungkinkan untuk mengampanyekan kendaraan ramah lingkungan. Sebab banyak masyarakat, khususnya di Ibu Kota yang bekerja dengan menggunakan sepeda motor.

"Tapi lebih baik lagi bila didorong dari transportasi publik," tambahnya lagi.

Dia mengungkapkan, dari sisi industri, kendaraan listrik tetap harus didukung karena memiliki potensi nilai tambah yang besar. Apalagi Indonesia ingin masuk ke ranah hilir untuk menjadi produsen baterai maupun kendaraan listrik.

"Walaupun ini butuh waktu jangka panjang, tapi industri kendaraan listrik memang perlu didukung karena nilai tambahnya yang besar. Di mana kita tidak hanya mengekspor nikel, tapi juga baterainya," tambah Eeisha.