DPR Pertanyakan Alasan Kemenkumham Tunjuk Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi
Garry Talentedo Kesawa
Kamis, 29 Desember 2022 - 06:30 WIB
Direktur Utama (Dirut) PT Karakatau Steel, Silmy Karim ditunjuk sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham. (Foto: Instagram/@krakatau.steel)
Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto mengaku heran dengan penunjukkan Direktur Utama (Dirut) PT Karakatau Steel, Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Pasalnya, penunjukan ini menjadi pertanyaan semua pihak.
Menurut Wihadi, Imigrasi merupakan suatu bentuk dari permasalahan pengawasan dalam bidang penegakan hukum juga.
"Apakah dengan adanya Dirut BUMN yang sebagai Dirjen Imigrasi apakah Imigrasi sudah menjadi provit oriented poin Pemerintah? Karena dengan cara seperti itu akhirnya membuat bahwa orientasinya adalah orientasi pelayanan yang menguntungkan," kata Wihadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Baca Juga:Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Benahi Manajemen Stok Pangan Nasional
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemilihan Dirjen Imigrasi harus memahami penegakan hukum terkait masalah peraturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke Indonesia. Bukan hanya mengandalkan pelayanan untuk mencari keuntungan semata.
"Saya kira Menkumham harus menjelaskan dasar daripada pemilihan seorang Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi. Karena basic Dirjen yang ditunjuk saat ini tidak mempunyai dasar-dasar imigrasi," ujar Wihadi.
Dalam hal ini, Wihadi menyayangkan langkah Kemenkumham yang seperti tidak mempercayakan para lulusan akademik imigrasi. "Bagaimana pemimpinnya atau Dirjennya bisa melakukan pengawasan dengan benar kalau yang tidak memiliki dasar-dasar imigrasi," ucap Legislator dari Dapil Jatim IX tersebut.
Menurut Wihadi, Imigrasi merupakan suatu bentuk dari permasalahan pengawasan dalam bidang penegakan hukum juga.
"Apakah dengan adanya Dirut BUMN yang sebagai Dirjen Imigrasi apakah Imigrasi sudah menjadi provit oriented poin Pemerintah? Karena dengan cara seperti itu akhirnya membuat bahwa orientasinya adalah orientasi pelayanan yang menguntungkan," kata Wihadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Baca Juga:Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Benahi Manajemen Stok Pangan Nasional
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemilihan Dirjen Imigrasi harus memahami penegakan hukum terkait masalah peraturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke Indonesia. Bukan hanya mengandalkan pelayanan untuk mencari keuntungan semata.
"Saya kira Menkumham harus menjelaskan dasar daripada pemilihan seorang Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi. Karena basic Dirjen yang ditunjuk saat ini tidak mempunyai dasar-dasar imigrasi," ujar Wihadi.
Dalam hal ini, Wihadi menyayangkan langkah Kemenkumham yang seperti tidak mempercayakan para lulusan akademik imigrasi. "Bagaimana pemimpinnya atau Dirjennya bisa melakukan pengawasan dengan benar kalau yang tidak memiliki dasar-dasar imigrasi," ucap Legislator dari Dapil Jatim IX tersebut.