Menkopolhukam: Demokrasi Mundur, Masih Banyak Korupsi dan Mafia Hukum
Muhajirin
Selasa, 10 Januari 2023 - 15:30 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD (foto: istimewa)
Menkopolhukam RI, Prof Dr Mohammad Mahfud Mahmodin atau akrab disapa Mahfud MD, mencatat salah satu tanda kemundurandemokrasi saat ini adalah masih banyaknya kasus korupsi. Kendati demikian, dia menyebut pemerintah tidak diam dalam menghadapi kasus tersebut.
“Korupsi masih terjadi, peradilan masih penuh mafia. Zaman orde baru namanya mafia peradilan, jaman SBY diubah namanya menjadi mafia hukum,” kata Mahfud dalam acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke 25, Selasa (10/1/2023).
Mahfud menceritakan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mau menyebut mafia peradilan, karena semua yang bermasalah ada di sektor-sektor hukum. Pembuat hukum korupsi, yang melaksanakan korupsi, dan yang mengadili juga korupsi.
Baca Juga: Mahfud MD: Demokrasi Kadang Tak Sejalan dengan Pembangunan
SBY lalu resmi menyebut mafia hukum dan membentuk unit kerja presiden untuk pemberantasan mafia hukum. Unit kerja itu dibentuk karena memang sangat banyak pelaku korupsi.
“Korupsi masih terjadi, peradilan masih penuh mafia. Zaman orde baru namanya mafia peradilan, jaman SBY diubah namanya menjadi mafia hukum,” kata Mahfud dalam acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke 25, Selasa (10/1/2023).
Mahfud menceritakan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mau menyebut mafia peradilan, karena semua yang bermasalah ada di sektor-sektor hukum. Pembuat hukum korupsi, yang melaksanakan korupsi, dan yang mengadili juga korupsi.
Baca Juga: Mahfud MD: Demokrasi Kadang Tak Sejalan dengan Pembangunan
SBY lalu resmi menyebut mafia hukum dan membentuk unit kerja presiden untuk pemberantasan mafia hukum. Unit kerja itu dibentuk karena memang sangat banyak pelaku korupsi.