Mahfud MD: Demokrasi Kadang Tak Sejalan dengan Pembangunan

LANGIT7.ID, Jakarta - Menkopolhukam RI, Prof Dr Mohammad Mahfud Mahmodin alias Mahfud MD, menilai, hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan sedang tidak baik-baik saja. Artinya, demokrasi tidak selalu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Hal itu disebabkan Indonesia sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis. Menurut dia, konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di Indonesia tidak selalu kondusif untuk pembangunan.

“Bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik. Misalnya, korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis,” kata Mahfud dalam acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke 25, Selasa (10/1/2023).

Baca Juga: Mahfud MD Klaim Perppu Ciptaker Permudah Pekerja

Kendati demikian, Indonesia sudah sepakat memilih sistem demokrasi sejak 1945. Bukan hanya sistem, tetapi memilih dasar sistem dan mekanisme demokrasi sebagai pedoman tata kelola bernegara. Oleh sebab itu ketika pemerintahan dan politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi.

Pada 1955, tiba-tiba lahir Demokrasi Parlementer yakni demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pada 1959, lahir Demokrasi Terpimpin karena demokrasi parlementer bermasalah. Pada 1966 lahir Demokrasi Pancasila.

“Pada saat Reformasi 1998, mari kita bangun demokratisasi di dalam kehidupan bernegara agar tata kelola pemerintahan menjadi baik, terhindar dari KKN,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, Indonesia selalu memilih demokrasi karena dianggap tetap yang terbaik. Adapun kekurangan dan jebakan konfigurasi tadi hendaknya diperbaiki pelan-pelan. Meski demokrasi punya kekurangan, tapi tetap mendatangkan kemajuan sesudah era reformasi.

Baca Juga: Legislator: Perppu Ciptaker Akal-akalan Pemerintah Telikung Putusan MK

Pertama, masyarakat bisa memilih pemimpin sendiri mulai dari tingkat desa sampai presiden. Saat ini, setiap orang bisa mencalonkan diri melalui partai bahkan mencalonkan orang lain pun boleh.

“Pemimpin langsung dipilih oleh rakyat dan tidak ada screening sebelumnya. Tentu itu suatu kemajuan dari demokrasi dan Pemilunya selalu berhasil,” ucap Mahfud.

Demokrasi itu pula membuat mobilitas sosial menjadi naik secara vertikal. Banyak orang menjadi lebih maju, dari sebelumnya mengalami diskriminasi oleh kebijakan, sekarang boleh bersaing. Sehingga, banyak orang termasuk kaum marjinal, sekarang naik.

“Hal itu semua adalah bagian dari kemajuan demokrasi,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Ancaman Krisis Ekonomi Bukan Dalih untuk Sabotase Agenda Demokrasi

Kedua, pemilu bisa diawasi. Ada survei, ada pemantau di lokasi Pemilu hingga reportase. Semua ada dan diizinkan. Dulu tidak bisa seperti itu. dekat bilik pemilu saja tidak boleh, apalagi melaporkan kecurangan.

“Sekarang justru pemantau diberi sertifikat. Lalu juga ada Pengadilan Pemilu. Ada MK, Bawaslu, DKPP, semua dibentuk dalam rangka demokrasi. Tetapi, itu semua adalah catatan kemajuan,” ujar Mahfud.