LANGIT7.ID-Jakarta; - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD ikut menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB).
Dalam pernyataannya,
Mahfud menyayangkan dugaan korupsi terjadi di lembaga pemerintah yang bertugas menangani bencana.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius di Indonesia, terutama karena dugaan korupsi dana penanganan bencana terjadi ketika berbagai wilayah tengah menghadapi bencana.
Baca juga: BNPB Tak Akan Intervensi KPK dan Siap Kooperatif"Sedih banget ini. Bangsa kita sepertinya betul-betul sakit. Bencana terjadi di mana-mana, tetapi dana untuk penanganan bencana dikorupsi di lembaga pemerintah yang mengurusi bencana," kata
Mahfud dalam unggahannya di platform X, Rabu (14/10/2026).
Mahfud menyayangkan dugaan penyelewengan dana kebencanaan oleh lembaga pemerintah yang bertugas menangani bencana.
Menurutnya, peristiwa tersebut sangat memprihatinkan karena dana yang semestinya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana justru diduga dikorupsi, hingga berujung pada
OTT KPK di
BNPB.
"Bayangkan,
OTT korupsi oleh KPK terjadi di
BNPB,"
Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan lima orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana.
Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Bencana, KPK Sita Uang Rp1,4 M dan Emas Saat OTT BNPBSalah satu tersangka yang disebut dalam perkara ini adalah Bima Setyawan, yang diketahui menjabat sebagai staf ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas. Total uang yang diamankan dalam operasi tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
(est)