Ott Kpk

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berjalan dua tahun. Selama periode tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi pemulihan aset negara yang dilakukan aparat penegak hukum.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menyoroti OTT KPK di lingkungan BNPB. Dalam pernyataannya, Mahfud menyayangkan dugaan korupsi terjadi di lembaga pemerintah yang bertugas menangani bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi kepada KPK. Bahkan BNPB siap membantu dengan membuka akses data apabila diperlukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) tidak hanya menangkap 14 pejabat institusi tersebut, melainkan juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp1,4 miliar dan logam mulai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10) malam. Penangkapan tersebut terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menegaskan bahwa pelayanan publik dan operasional lembaga tetap berjalan normal setelah kabar OTT KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (28/7/2026) malam. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo serta menyita uang tunai sebesar Rp2 miliar.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang tersangkut kasus dugaan korupsi proyek pemerintah daerah serta praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Kontroversi pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 menuai kritik PBHI. Proses seleksi dinilai cacat karena kandidat bermasalah justru terpilih, termasuk Johanis Tanak yang berencana menghapus OTT. DPR mengabaikan masukan masyarakat sipil, memilih komisioner dengan rekam jejak buruk dari kejaksaan dan kepolisian.