Tolak UU Cipta Kerja, PKS Ingatkan Masyarakat Melek Politik
Garry Talentedo Kesawa
Rabu, 22 Maret 2023 - 07:00 WIB
Pengunjuk rasa dari Partai Buruh melakukan aksi di kawasan Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (15/12/2022). (Foto: ANTARA FOTO)
Fraksi PKS DPR RI melakukan aksi Walk Out dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (21/3/2023). Aksi tersebut dilakukan Fraksi PKSsebagai sikap tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani menyebut pihaknya sejak awal konsisten menolak UU Cipta Kerja. Dia menilai UU Ciptaker hanya memberi harapan kosong bagi para pekerja dan justru memperluas PHK besar-besaran.
"UU Cipta kerja yang katanya akan memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan tenaga kerja, ternyata hanya menjadi PHP (Pemberi harapan palsu) bagi teman-teman pekerja. Justru itu menjadi perluasan pintu PHK lebih banyak," kata Netty dalam Talkshow PKS Bersama Buruh bertajuk Perppu Ciptaker Hadir, Tsunami PHK di Depan Mata.
Baca Juga:Asrorun Niam: Perpu Cipta Kerja Geser Jaminan Produk Halal dari Agama ke Negara
Menurut Netty, pemerintah tidak menemukan terobosan guna menyelesaikan permasalahan di sektor ketenagakerjaan. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Saya ketika rapat kerja dengan mitra terutama dengan menteri ketenagakerjaan, hampir dipastikan tidak ada terobosan yang bisa menyelesaikan permasalahan Ketenagakerjaan. Hampir semuanya kebijakan-kebijakan yang mengarah ke bisnis, termasuk kartu pra kerja yang tidak ada kejelasan," ungkap Netty.
Meski demikian, Netty berharap pengesahan Perppu ke UU Ciptaker membuat masyarakat sadar akan pentingnya politik. Pasalnya, politik bisa mengatur semua sektor kehidupan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani menyebut pihaknya sejak awal konsisten menolak UU Cipta Kerja. Dia menilai UU Ciptaker hanya memberi harapan kosong bagi para pekerja dan justru memperluas PHK besar-besaran.
"UU Cipta kerja yang katanya akan memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan tenaga kerja, ternyata hanya menjadi PHP (Pemberi harapan palsu) bagi teman-teman pekerja. Justru itu menjadi perluasan pintu PHK lebih banyak," kata Netty dalam Talkshow PKS Bersama Buruh bertajuk Perppu Ciptaker Hadir, Tsunami PHK di Depan Mata.
Baca Juga:Asrorun Niam: Perpu Cipta Kerja Geser Jaminan Produk Halal dari Agama ke Negara
Menurut Netty, pemerintah tidak menemukan terobosan guna menyelesaikan permasalahan di sektor ketenagakerjaan. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Saya ketika rapat kerja dengan mitra terutama dengan menteri ketenagakerjaan, hampir dipastikan tidak ada terobosan yang bisa menyelesaikan permasalahan Ketenagakerjaan. Hampir semuanya kebijakan-kebijakan yang mengarah ke bisnis, termasuk kartu pra kerja yang tidak ada kejelasan," ungkap Netty.
Meski demikian, Netty berharap pengesahan Perppu ke UU Ciptaker membuat masyarakat sadar akan pentingnya politik. Pasalnya, politik bisa mengatur semua sektor kehidupan.