Nasir Jamil Ragu Larangan Buka Puasa Bersama Ide Jokowi
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 25 Maret 2023 - 12:00 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil. (Foto: Fraksi PKS DPR RI)
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamilmenyoroti soal kebijakan pemerintah melarang pejabat menggelar buka puasa bersama (bukber). Dia menilai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak peka dengan tradisi bukber, yang notabene kearifan lokal umat Islam di Indonesia.
Menurut Nasir, saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker dalam beberapa bulan belakangan.
"Jangan-jangan, larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim karena akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," ujar Nasir dikutip dalam keterangannya, Sabtu (25/3/2023).
Baca Juga:Abdul Muti: Larangan Buka Bersama Kurangi Ukhuwah Bulan Ramadhan
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, larangan bukbersangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Terlebih, pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.
"Jadi di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinal ide Pak Jokowi, tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," kata Nasir.
Oleh karena itu, Nasir meminta Jokowi tidak ragu mencabut larangan tersebut. Pasalnya, bulan Ramadhan merupakan bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.
Menurut Nasir, saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker dalam beberapa bulan belakangan.
"Jangan-jangan, larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim karena akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," ujar Nasir dikutip dalam keterangannya, Sabtu (25/3/2023).
Baca Juga:Abdul Muti: Larangan Buka Bersama Kurangi Ukhuwah Bulan Ramadhan
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, larangan bukbersangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Terlebih, pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.
"Jadi di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinal ide Pak Jokowi, tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," kata Nasir.
Oleh karena itu, Nasir meminta Jokowi tidak ragu mencabut larangan tersebut. Pasalnya, bulan Ramadhan merupakan bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.