Haedar Nashir Ungkap Garis Politik Muhammadiyah dalam Pemilu
Tim langit 7
Senin, 07 Agustus 2023 - 12:00 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir kembali menegaskan posisi dan garis perjuangan politik Muhammadiyah. Dalam Pemilu, Muhammadiyah tidak terlibat karena menjadi ranah partai politik.
Guru Besar Sosiologi ini menjelaskan, meski tidak terlibat, namun Muhammadiyah tidak anti politik. Jalur politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan dan kenegaraan, yaitu pembinaan masyarakat yang membangun, memajukan, mencerdaskan, dan memajukan bangsa dan negara.
“Kalau ini dipegang bapak ibu sekalian maka Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam partisipasi politik setiap lima tahunan, karena itu urusan partai politik," ungkap Haedar dikutip Senin (7/8/2023).
Baca juga:Istana Berkebaya, Cara Presiden Jokowi Kenalkan Kembali Karakter Wanita Indonesia
Meski secara organisasi tidak terlibat dalam pemilihan lima tahunan, namun Muhammadiyah memberikan keleluasaan kepada warganya dalam menyalurkan hak-hak politik. Bahkan Muhammadiyah mendorong warganya untuk tidak menjadi golongan putih (golput).
“Bagaimana urusan partai politik dan urusan lima tahunan? Dua cara yang dilakukan Muhammadiyah yaitu memberikan peluang kebebasan untuk memilih. Tapi dalam memilih itu tentu ada pertimbangan disitu supaya cerdas, supaya rasional, supaya berpikir berbagai pertimbangan, boleh-boleh saja. Maka jangan ribut kalau ada yang memilih ini memilih itu. Sejauh tidak ada dhorurot didalamnya,” urai Haedar.
Dia meminta kepada kader-kader Muhammadiyah yang memiliki potensi dalam dunia politik praktis, didorong untuk terlibat. Namun yang perlu dicatat adalah jangan membawa politik di Muhammadiyah, kader menjadi agen Muhammadiyah dalam partai politik.
Guru Besar Sosiologi ini menjelaskan, meski tidak terlibat, namun Muhammadiyah tidak anti politik. Jalur politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan dan kenegaraan, yaitu pembinaan masyarakat yang membangun, memajukan, mencerdaskan, dan memajukan bangsa dan negara.
“Kalau ini dipegang bapak ibu sekalian maka Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam partisipasi politik setiap lima tahunan, karena itu urusan partai politik," ungkap Haedar dikutip Senin (7/8/2023).
Baca juga:Istana Berkebaya, Cara Presiden Jokowi Kenalkan Kembali Karakter Wanita Indonesia
Meski secara organisasi tidak terlibat dalam pemilihan lima tahunan, namun Muhammadiyah memberikan keleluasaan kepada warganya dalam menyalurkan hak-hak politik. Bahkan Muhammadiyah mendorong warganya untuk tidak menjadi golongan putih (golput).
“Bagaimana urusan partai politik dan urusan lima tahunan? Dua cara yang dilakukan Muhammadiyah yaitu memberikan peluang kebebasan untuk memilih. Tapi dalam memilih itu tentu ada pertimbangan disitu supaya cerdas, supaya rasional, supaya berpikir berbagai pertimbangan, boleh-boleh saja. Maka jangan ribut kalau ada yang memilih ini memilih itu. Sejauh tidak ada dhorurot didalamnya,” urai Haedar.
Dia meminta kepada kader-kader Muhammadiyah yang memiliki potensi dalam dunia politik praktis, didorong untuk terlibat. Namun yang perlu dicatat adalah jangan membawa politik di Muhammadiyah, kader menjadi agen Muhammadiyah dalam partai politik.