DPR RI Jelaskan Langkah Konkret Perdamaian Israel-Palestina
Muhajirin
Kamis, 16 November 2023 - 17:00 WIB
Dialektika Demokrasi dengan tema Gerakan Boikot Masyarakat dan Aksi Konkret Pemerintah untuk Palestina di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta,
Gempuran Israel ke Jalur Gaza Palestina Sudah berlangsung selama satu bulan lebih. Beberapa negara juga sempat menggagas resolusi-resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk di Dewan Keamanan soal situasi di Gaza.
Namun, sejumlah resolusi gagal diadopsi lantaran diveto oleh Amerika Serikat dan sekutu. Sejauh ini, resolusi yang berhasil diadopsi soal Gaza yakni resolusi ES-10/21 yang disepakati pada 27 Oktober lalu. Banyak publik kemudian menilai bahwa PBB sudah gagal dalam menjadi penengah dalam konflik Israel Palestina dan didesak untuk dibubarkan.
Meski demikian, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai hingga saat ini PBB masih sangat dibutuhkan guna menjalin komunikasi menuju perdamaian kedua negara tersebut.
Baca juga:Dokter Muda Maamun Ezzo, Pengantin Baru yang Pilih Murabith hingga Syahid di Gaza
"Kalau kita mau ngomong bubarkan PBB, sebelum ada PBB kan ada League of Nations, dimana gagal menghentikan perang dunia kedua, lalu dibentuklah PBB. Tentu kita tidak ingin ada perang ketiga, tetap PBB itu dibutuhkan. Ingat, IPU itu jumlah anggotanya lebih banyak dari PBB. Jadi, forum internasional itu, untuk menjadi wadah komunikasi, harus tetap dipertahankan, apapun itu namanya," kata Dave dalam kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Gerakan Boikot Masyarakat dan Aksi Konkret Pemerintah untuk Palestina’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (16/11/2023).
Pada sesi tertutup yang digelar Senin (6/11), DK PBB untuk kesekian kalinya gagal mengadopsi resolusi. AS dan Inggris memveto draf tersebut karena menolak untuk menyertakan seruan gencatan senjata segera di Gaza. Padahal, banyak anggota DK PBB yang mendukung seruan ini guna meminimalisir korban sipil dan menyalurkan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin.
"Selama masih ada negara adidaya yang bisa bertindak semaunya, ya tetap tidak akan efektif juga. Memang di PBB itu kan one nation one vote, tetapi selama masih ada hak veto, ya pasti akan kejadian yang sama terus terulang kembali," jelasnya.
Namun, sejumlah resolusi gagal diadopsi lantaran diveto oleh Amerika Serikat dan sekutu. Sejauh ini, resolusi yang berhasil diadopsi soal Gaza yakni resolusi ES-10/21 yang disepakati pada 27 Oktober lalu. Banyak publik kemudian menilai bahwa PBB sudah gagal dalam menjadi penengah dalam konflik Israel Palestina dan didesak untuk dibubarkan.
Meski demikian, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai hingga saat ini PBB masih sangat dibutuhkan guna menjalin komunikasi menuju perdamaian kedua negara tersebut.
Baca juga:Dokter Muda Maamun Ezzo, Pengantin Baru yang Pilih Murabith hingga Syahid di Gaza
"Kalau kita mau ngomong bubarkan PBB, sebelum ada PBB kan ada League of Nations, dimana gagal menghentikan perang dunia kedua, lalu dibentuklah PBB. Tentu kita tidak ingin ada perang ketiga, tetap PBB itu dibutuhkan. Ingat, IPU itu jumlah anggotanya lebih banyak dari PBB. Jadi, forum internasional itu, untuk menjadi wadah komunikasi, harus tetap dipertahankan, apapun itu namanya," kata Dave dalam kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Gerakan Boikot Masyarakat dan Aksi Konkret Pemerintah untuk Palestina’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (16/11/2023).
Pada sesi tertutup yang digelar Senin (6/11), DK PBB untuk kesekian kalinya gagal mengadopsi resolusi. AS dan Inggris memveto draf tersebut karena menolak untuk menyertakan seruan gencatan senjata segera di Gaza. Padahal, banyak anggota DK PBB yang mendukung seruan ini guna meminimalisir korban sipil dan menyalurkan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin.
"Selama masih ada negara adidaya yang bisa bertindak semaunya, ya tetap tidak akan efektif juga. Memang di PBB itu kan one nation one vote, tetapi selama masih ada hak veto, ya pasti akan kejadian yang sama terus terulang kembali," jelasnya.