Tekan Perubahan Iklim, Indonesia Implementasikan Ekonomi Hijau
Mahmuda attar hussein
Jum'at, 10 September 2021 - 14:10 WIB
Ilustrasi implementasi ekonomi hijau. Foto: Langit7/Istock
Perubahan iklim efeknya dirasakan secara global. Menyikapinya, pemerintah menyiapkan beberapa strategi guna menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mendorong implementasi ekonomi hijau.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), tengah menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK).
Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Kita ingin membangun lebih baik, build back better. Secara bersamaan, pemerintah akan menyusun kebijakan yang kuat dan aplikatif agar upaya berbagai pihak dapat berjalan dalam koridor yang sama,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/09).
Baca juga:Krisis Ekonomi, Bappenas Gandeng Insinyur dalam Rencana Program Pembangunan Nasional
Untuk mencapai target net zero emission pada 2060, Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp77.000 triliun atau setara dengan lima kali lipat dari PDB Indonesia di 2020. Ia menyebutkan, transisi tersebut akan memakan waktu yang cukup panjang dan diharapkan dapat mendorong perubahan Indonesia menuju ekonomi hijau.
Selain itu, pihaknya juga mengatakan akan mengimplementasikan net zero emission melalui PRK, dengan prinsip no one left behind. Artinya, seluruh pihak berkaitan secara bersamaan dapat menciptakan ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif, serta didukung dengan kualitas lingkungan yang baik.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), tengah menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK).
Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Kita ingin membangun lebih baik, build back better. Secara bersamaan, pemerintah akan menyusun kebijakan yang kuat dan aplikatif agar upaya berbagai pihak dapat berjalan dalam koridor yang sama,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/09).
Baca juga:Krisis Ekonomi, Bappenas Gandeng Insinyur dalam Rencana Program Pembangunan Nasional
Untuk mencapai target net zero emission pada 2060, Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp77.000 triliun atau setara dengan lima kali lipat dari PDB Indonesia di 2020. Ia menyebutkan, transisi tersebut akan memakan waktu yang cukup panjang dan diharapkan dapat mendorong perubahan Indonesia menuju ekonomi hijau.
Selain itu, pihaknya juga mengatakan akan mengimplementasikan net zero emission melalui PRK, dengan prinsip no one left behind. Artinya, seluruh pihak berkaitan secara bersamaan dapat menciptakan ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif, serta didukung dengan kualitas lingkungan yang baik.