Tekan Perubahan Iklim, Indonesia Implementasikan Ekonomi Hijau

LANGIT7.ID, Jakarta - Perubahan iklim efeknya dirasakan secara global. Menyikapinya, pemerintah menyiapkan beberapa strategi guna menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mendorong implementasi ekonomi hijau.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), tengah menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK).

Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi, serta implementasi kebijakan PRK untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Kita ingin membangun lebih baik, build back better. Secara bersamaan, pemerintah akan menyusun kebijakan yang kuat dan aplikatif agar upaya berbagai pihak dapat berjalan dalam koridor yang sama,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/09).

Baca juga: Krisis Ekonomi, Bappenas Gandeng Insinyur dalam Rencana Program Pembangunan Nasional

Untuk mencapai target net zero emission pada 2060, Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp77.000 triliun atau setara dengan lima kali lipat dari PDB Indonesia di 2020. Ia menyebutkan, transisi tersebut akan memakan waktu yang cukup panjang dan diharapkan dapat mendorong perubahan Indonesia menuju ekonomi hijau.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan akan mengimplementasikan net zero emission melalui PRK, dengan prinsip no one left behind. Artinya, seluruh pihak berkaitan secara bersamaan dapat menciptakan ekonomi hijau yang tangguh dan inklusif, serta didukung dengan kualitas lingkungan yang baik.

Indonesia juga tengah melakukan upaya membangun ketahanan iklim, guna meminimalkan kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi serta perubahan kondisi lingkungan akibat perubahan iklim.

“Tentunya, transformasi ekonomi memerlukan dukungan regulasi, dukungan kelembagaan, dan kerangka pembiayaan yang memadai,” ujar Arifin.

Baca juga: Indonesia dan Amerika Bidik Kerjasama Kota Pintar dan Berkelanjutan

Berdasarkan studi Kementerian PPN/Bappenas, akibat dampak perubahan iklim, Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga Rp115 triliun pada tahun 2024. Dengan penerapan intervensi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, diharapkan kerugian tersebut dapat turun hingga 50,4 persen menjadi Rp57 triliun.

PRK disebut akan berprioritas pada lima sektor, yaitu penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan industri hijau, pembangunan energi berkelanjutan, rendah karbon laut dan pesisir, serta pemulihan lahan berkelanjutan.

Sementara pembangunan berketahanan iklim berfokus pada empat prioritas utama yang telah memiliki sebaran lokasi prioritas di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari implementasi PRK, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan studi penerapan Ekonomi Sirkular dan studi Food Loss and Waste. Dari pendekatan tersebut, disebutkan dapat menghasilkan peluang peningkatan PDB sebesar Rp593-638 triliun, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja, pengurangan limbah sebesar 18-52 persen, serta penurunan emisi GRK sebesar 126 juta ton karbondioksida.