Konflik Israel-Palestina Memanas, Sanksi Ekonomi Picu Ketegangan Baru
Nabil
Ahad, 05 Januari 2025 - 09:25 WIB
Konflik Israel-Palestina Memanas, Sanksi Ekonomi Picu Ketegangan Baru
LANGIT7.ID-Jakarta; Hubungan Palestina dan Israel kembali memanas. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Malki mengecam keras keputusan Israel yang memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Otoritas Nasional Palestina (PNA). Kecaman ini muncul saat pembicaraan damai antara kedua negara semakin surut.
Dalam pernyataan resminya, Menlu Riyad Al Malki menegaskan "Kami sangat mengecam tindakan ini dan Israel harus segera menghentikan pelanggaran hukum internasional."
Israel mengambil langkah tegas dengan membekukan dana pajak impor barang milik Palestina. Nilai pembekuan ini mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun. Keputusan ini diambil setelah Palestina mengajukan permintaan untuk bergabung dengan 15 konvensi internasional PBB.
Tidak hanya itu, Israel juga menghentikan kerja sama pengembangan ladang gas di wilayah lepas pantai Jalur Gaza. Situasi semakin tegang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan perintah penghentian kerja sama dengan pihak Palestina pada hari Rabu.
Perintah Netanyahu ini mencakup penghentian kerja sama di bidang ekonomi dan sipil. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk aktivitas Menteri Kehakiman Israel dan kepala negosiator Tzipi Livni. Koordinasi terkait keamanan juga tetap berjalan seperti biasa.
Menlu Al Malki mengungkapkan bahwa pihak Israel belum menyampaikan pemberitahuan resmi tentang pemberlakuan sanksi-sanksi ini kepada PNA.
Dalam pernyataan resminya, Menlu Riyad Al Malki menegaskan "Kami sangat mengecam tindakan ini dan Israel harus segera menghentikan pelanggaran hukum internasional."
Israel mengambil langkah tegas dengan membekukan dana pajak impor barang milik Palestina. Nilai pembekuan ini mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun. Keputusan ini diambil setelah Palestina mengajukan permintaan untuk bergabung dengan 15 konvensi internasional PBB.
Tidak hanya itu, Israel juga menghentikan kerja sama pengembangan ladang gas di wilayah lepas pantai Jalur Gaza. Situasi semakin tegang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan perintah penghentian kerja sama dengan pihak Palestina pada hari Rabu.
Perintah Netanyahu ini mencakup penghentian kerja sama di bidang ekonomi dan sipil. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk aktivitas Menteri Kehakiman Israel dan kepala negosiator Tzipi Livni. Koordinasi terkait keamanan juga tetap berjalan seperti biasa.
Menlu Al Malki mengungkapkan bahwa pihak Israel belum menyampaikan pemberitahuan resmi tentang pemberlakuan sanksi-sanksi ini kepada PNA.
(lam)