Setahun Pemerintahan Prabowo: Harapan Rakyat dan Tantangan Nyata di Bidang Korupsi dan Ekonomi
Tim langit 7
Senin, 20 Oktober 2025 - 09:32 WIB
Setahun Pemerintahan Prabowo: Harapan Rakyat dan Tantangan Nyata di Bidang Korupsi dan Ekonomi
LANGIT7.ID–Jakarta; Genap satu tahun Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahan, publik mulai menilai sejauh mana janji-janji kampanye mampu diwujudkan. Harapan besar masyarakat terhadap perubahan di bidang hukum dan ekonomi masih belum sepenuhnya terjawab. Banyak persoalan mendasar, terutama terkait pemberantasan korupsi dan kesejahteraan rakyat kecil, masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Pemerintah memang telah menunjukkan langkah-langkah penegakan hukum, tetapi banyak kalangan menilai upaya tersebut belum menyentuh inti persoalan. Publik masih bertanya-tanya mengapa kasus-kasus besar belum tuntas dan mengapa proses hukum terhadap pelaku berpengaruh berjalan lamban. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat bawah pun belum banyak berubah—daya beli lemah, pedagang mengeluh karena penjualan menurun, dan lapangan kerja baru belum tercipta secara signifikan.
Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas menilai, langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo sejauh ini masih menghadapi kendala besar, terutama dalam reformasi penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa persoalan korupsi harus menjadi prioritas serius karena dampaknya sangat luas terhadap kepercayaan rakyat dan masa depan bangsa.
“Yang digaruk belum di tempat yang gatal sehingga rakyat masih banyak yang bertanya-tanya kenapa dan ada apa?” ujar Anwar dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025).
Ia menilai, banyak kasus besar belum diproses karena masih adanya pengaruh kuat dari pihak-pihak yang berada di dalam sistem penegakan hukum.
Menurutnya, tanpa reformasi menyeluruh di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berjalan efektif. “Tanpa ada perubahan yang mendasar di ketiga institusi tersebut maka pemberantasan korupsi di negeri ini tidak akan pernah berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain masalah hukum, Anwar juga menyoroti bidang ekonomi yang masih belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Ia menilai kehadiran Danantara dengan aset sekitar 1 triliun dolar AS belum mampu menumbuhkan sektor riil, terutama di bidang infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Kondisi ini membuat rakyat bertanya-tanya tentang manfaat langsung dari dana besar tersebut bagi kehidupan mereka.
Pemerintah memang telah menunjukkan langkah-langkah penegakan hukum, tetapi banyak kalangan menilai upaya tersebut belum menyentuh inti persoalan. Publik masih bertanya-tanya mengapa kasus-kasus besar belum tuntas dan mengapa proses hukum terhadap pelaku berpengaruh berjalan lamban. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat bawah pun belum banyak berubah—daya beli lemah, pedagang mengeluh karena penjualan menurun, dan lapangan kerja baru belum tercipta secara signifikan.
Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas menilai, langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo sejauh ini masih menghadapi kendala besar, terutama dalam reformasi penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa persoalan korupsi harus menjadi prioritas serius karena dampaknya sangat luas terhadap kepercayaan rakyat dan masa depan bangsa.
“Yang digaruk belum di tempat yang gatal sehingga rakyat masih banyak yang bertanya-tanya kenapa dan ada apa?” ujar Anwar dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025).
Ia menilai, banyak kasus besar belum diproses karena masih adanya pengaruh kuat dari pihak-pihak yang berada di dalam sistem penegakan hukum.
Menurutnya, tanpa reformasi menyeluruh di lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berjalan efektif. “Tanpa ada perubahan yang mendasar di ketiga institusi tersebut maka pemberantasan korupsi di negeri ini tidak akan pernah berjalan dengan baik,” tegasnya.
Selain masalah hukum, Anwar juga menyoroti bidang ekonomi yang masih belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Ia menilai kehadiran Danantara dengan aset sekitar 1 triliun dolar AS belum mampu menumbuhkan sektor riil, terutama di bidang infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Kondisi ini membuat rakyat bertanya-tanya tentang manfaat langsung dari dana besar tersebut bagi kehidupan mereka.