Kemenag Siapkan Rp26 Miliar dan Tanah Wakaf untuk Pulihkan Pendidikan Pascabencana Aceh dan Sumatera
Tim langit 7
Kamis, 18 Desember 2025 - 10:02 WIB
Kemenag Siapkan Rp26 Miliar dan Tanah Wakaf untuk Pulihkan Pendidikan Pascabencana Aceh dan Sumatera
LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah menetapkan penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas nasional. Kementerian Agama menyiapkan bantuan untuk pemulihan pascabencana, khususnya bagi fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan yang terdampak.
Penegasan ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penanganan Bencana yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12). RTM digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar seluruh kementerian/lembaga mengerahkan sumber daya nasional secara terpadu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Menteri Agama menyampaikan bahwa kerusakan pada fasilitas pendidikan keagamaan di Aceh dan Sumatra tergolong signifikan, mencakup sekitar 470 madrasah, 322 pondok pesantren, serta 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Sebagai langkah konkret, Kemenag telah mengalokasikan anggaran dan aset guna mendukung pemulihan fisik maupun operasional lembaga-lembaga tersebut.
“Besok kami akan berangkat ke Aceh. Ada bantuan sekitar Rp26 miliar yang disiapkan. Bantuan ini bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga kami memberikan tanah wakaf untuk mendukung pemulihan,” ujar Menteri Agama dalam keterangan resmi, Kamis (18/12/2025).
Selain penyaluran bantuan, Menteri Agama juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan penggalangan dana yang mengatasnamakan Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara selektif dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK menegaskan bahwa penanganan bencana di tiga provinsi tersebut merupakan prioritas nasional. Pemerintah, sesuai arahan Presiden, menjamin ketersediaan anggaran yang memadai serta mendorong penyelesaian berbagai kendala regulasi dan birokrasi agar pemulihan dapat berlangsung cepat dan optimal.
Menko PMK juga melaporkan progres signifikan di lapangan, termasuk terbukanya sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi, pemulihan akses listrik, distribusi BBM dan LPG, serta ketersediaan logistik yang terus diupayakan hingga ke daerah terpencil. Pemerintah juga telah memulai pembangunan hunian sementara (Huntara) dan menyiapkan tahapan menuju hunian tetap (Huntap), seiring dengan asesmen lokasi relokasi warga.
Penegasan ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penanganan Bencana yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12). RTM digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar seluruh kementerian/lembaga mengerahkan sumber daya nasional secara terpadu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Menteri Agama menyampaikan bahwa kerusakan pada fasilitas pendidikan keagamaan di Aceh dan Sumatra tergolong signifikan, mencakup sekitar 470 madrasah, 322 pondok pesantren, serta 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Sebagai langkah konkret, Kemenag telah mengalokasikan anggaran dan aset guna mendukung pemulihan fisik maupun operasional lembaga-lembaga tersebut.
“Besok kami akan berangkat ke Aceh. Ada bantuan sekitar Rp26 miliar yang disiapkan. Bantuan ini bukan hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga kami memberikan tanah wakaf untuk mendukung pemulihan,” ujar Menteri Agama dalam keterangan resmi, Kamis (18/12/2025).
Selain penyaluran bantuan, Menteri Agama juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan penggalangan dana yang mengatasnamakan Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara selektif dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK menegaskan bahwa penanganan bencana di tiga provinsi tersebut merupakan prioritas nasional. Pemerintah, sesuai arahan Presiden, menjamin ketersediaan anggaran yang memadai serta mendorong penyelesaian berbagai kendala regulasi dan birokrasi agar pemulihan dapat berlangsung cepat dan optimal.
Menko PMK juga melaporkan progres signifikan di lapangan, termasuk terbukanya sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi, pemulihan akses listrik, distribusi BBM dan LPG, serta ketersediaan logistik yang terus diupayakan hingga ke daerah terpencil. Pemerintah juga telah memulai pembangunan hunian sementara (Huntara) dan menyiapkan tahapan menuju hunian tetap (Huntap), seiring dengan asesmen lokasi relokasi warga.