Hadapi Gejolak Ekonomi, Purbaya Berani Melawan Arus IMF, Pilih Cara Lindungi Rakyat
Tim langit 7
Selasa, 07 April 2026 - 14:46 WIB
Hadapi Gejolak Ekonomi, Purbaya Berani Melawan Arus IMF, Pilih Cara Lindungi Rakyat
LANGIT7.ID-Jakarta; Saat banyak negara panik dan memilih mengencangkan ikat pinggang, Indonesia justru memilih sebaliknya. Bukan karena nekat, melainkan karena sudah berpengalaman.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak mengikuti anjuran Dana Moneter Internasional (IMF) yang mendorong penghematan belanja di tengah krisis. "Kami tidak pakai pendekatan kencangkan ikat pinggang," ujarnya baru-baru ini di Jakarta.
Lho, kenapa? Karena Indonesia, menurut Purbaya, adalah "lulusan" krisis. Dari krisis 1998 yang memilukan, lalu krisis 2008, goncangan 2015, hingga badai pandemi 2020—semua sudah dilalui. Pengalaman pahit itulah yang kini menjadi guru terbaik.
"Pendekatan 2025 kami ubah ke arah yang bagus. Ini bukan karangan saya, tapi hasil belajar dari 25 tahun terakhir, plus trauma 1998," jelasnya.
Jadi, saat ekonomi diguncang, pemerintah justru melonggar. Memberi insentif, bukan memotong anggaran. Membelanjakan uang negara, bukan menyimpannya.
Daripada memangkas, pemerintah memilih mengalirkan bantuan. Dan yang paling besar justru untuk yang paling kecil: UMKM mendapat insentif pajak hingga Rp96,4 triliun. Bayangkan, pelaku usaha mikro, abang-abang bakso, ibu-ibu pembuat kue, dan pengrajin kecil—mereka yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan—justru menjadi prioritas.
Tidak berhenti di situ, bahan makanan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, hingga ikan dibebaskan PPN. Nilainya? Rp77,3 triliun. Artinya, harga pangan tetap terjangkau saat harga-harga lain melambung.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak mengikuti anjuran Dana Moneter Internasional (IMF) yang mendorong penghematan belanja di tengah krisis. "Kami tidak pakai pendekatan kencangkan ikat pinggang," ujarnya baru-baru ini di Jakarta.
Lho, kenapa? Karena Indonesia, menurut Purbaya, adalah "lulusan" krisis. Dari krisis 1998 yang memilukan, lalu krisis 2008, goncangan 2015, hingga badai pandemi 2020—semua sudah dilalui. Pengalaman pahit itulah yang kini menjadi guru terbaik.
"Pendekatan 2025 kami ubah ke arah yang bagus. Ini bukan karangan saya, tapi hasil belajar dari 25 tahun terakhir, plus trauma 1998," jelasnya.
Jadi, saat ekonomi diguncang, pemerintah justru melonggar. Memberi insentif, bukan memotong anggaran. Membelanjakan uang negara, bukan menyimpannya.
Daripada memangkas, pemerintah memilih mengalirkan bantuan. Dan yang paling besar justru untuk yang paling kecil: UMKM mendapat insentif pajak hingga Rp96,4 triliun. Bayangkan, pelaku usaha mikro, abang-abang bakso, ibu-ibu pembuat kue, dan pengrajin kecil—mereka yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan—justru menjadi prioritas.
Tidak berhenti di situ, bahan makanan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, hingga ikan dibebaskan PPN. Nilainya? Rp77,3 triliun. Artinya, harga pangan tetap terjangkau saat harga-harga lain melambung.