Wajib Halal 2026 Makin Dekat, BPJPH Kebut Persiapan di Jateng dan DIY
Tim langit 7
Selasa, 12 Mei 2026 - 12:00 WIB
Wajib Halal 2026 Makin Dekat, BPJPH Kebut Persiapan di Jateng dan DIY
LANGIT7.ID-Jakarta; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung implementasi program Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 melalui penguatan sinergi dan kolaborasi lintas daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian audiensi dan koordinasi bersama pemerintah daerah di berbagai wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
dilansir dari situs BPJPH, Selasa (12/5/2025), Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat kesiapan daerah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di Jawa Tengah, sejumlah rangkaian koordinasi dilaksanakan melalui audiensi yang telah dilaksanakan di Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Berbagai upaya strategis dibahas, mulai dari pemetaan pelaku usaha dengan jenis produk dikenai kewajiban sertifikasi halal, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha khususnya UMK, optimalisasi fasilitasi sertifikasi halal, hingga pengawasan produk di lapangan.
Di Kota Tegal, rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal juga menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat ekonomi syariah dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain di Jawa Tengah, Balai PJPH Jateng yang juga mencakup wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggencarkan koordinasi kelembagaan di wilayah DIY sejak Januari 2026 lalu hingga saat ini.
Rangkaian koordinasi tersebut dimulai melalui rapat bersama Kanwil Kemenag DIY, Pemerintah Daerah DIY, serta berbagai pemerintah kabupaten/kota untuk membahas percepatan sertifikasi halal, optimalisasi program SEHATI, pemanfaatan data pelaku usaha berbasis NIB, hingga persiapan Kick Off Wajib Halal Oktober 2026 secara serentak.
Audiensi kemudian diperluas ke sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Berbagai agenda strategis dibahas, seperti percepatan penggunaan kuota sertifikasi halal gratis Program SEHATI, penguatan pendampingan sertifikasi halal skema self declare bagi pelaku UMK, pengawasan produk halal, pengembangan wisata halal/wisata ramah muslim, hingga pembentukan tim percepatan sertifikasi halal di daerah.
dilansir dari situs BPJPH, Selasa (12/5/2025), Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat kesiapan daerah khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di Jawa Tengah, sejumlah rangkaian koordinasi dilaksanakan melalui audiensi yang telah dilaksanakan di Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Berbagai upaya strategis dibahas, mulai dari pemetaan pelaku usaha dengan jenis produk dikenai kewajiban sertifikasi halal, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha khususnya UMK, optimalisasi fasilitasi sertifikasi halal, hingga pengawasan produk di lapangan.
Di Kota Tegal, rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal juga menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat ekonomi syariah dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain di Jawa Tengah, Balai PJPH Jateng yang juga mencakup wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggencarkan koordinasi kelembagaan di wilayah DIY sejak Januari 2026 lalu hingga saat ini.
Rangkaian koordinasi tersebut dimulai melalui rapat bersama Kanwil Kemenag DIY, Pemerintah Daerah DIY, serta berbagai pemerintah kabupaten/kota untuk membahas percepatan sertifikasi halal, optimalisasi program SEHATI, pemanfaatan data pelaku usaha berbasis NIB, hingga persiapan Kick Off Wajib Halal Oktober 2026 secara serentak.
Audiensi kemudian diperluas ke sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Berbagai agenda strategis dibahas, seperti percepatan penggunaan kuota sertifikasi halal gratis Program SEHATI, penguatan pendampingan sertifikasi halal skema self declare bagi pelaku UMK, pengawasan produk halal, pengembangan wisata halal/wisata ramah muslim, hingga pembentukan tim percepatan sertifikasi halal di daerah.