PBNU Mulai Konsolidasi LPJ, Semua Lembaga dan Banom Wajib Lapor

LANGIT7.ID-Jakarta; Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengonsolidasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) seluruh lembaga, badan otonom, dan badan khusus sebagai bagian dari persiapan menuju forum organisasi penting tahun 2026.Melalui rapat bertajuk “Membangun Kinerja, Mengawal Kemenangan Indonesia” yang digelar di Gedung PBNU lantai 8 pada Senin (11/5/2026), organisasi tersebut menargetkan seluruh draf laporan rampung pada akhir Juni mendatang sebelum dibawa ke forum Konbes dan Muktamar.Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan penyusunan LPJ menjadi bagian penting dalam evaluasi internal organisasi yang sedang menjalani proses transformasi kelembagaan.“Menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas upaya yang sangat keras. Seluruh jajaran organ di lingkungan PBNU hampir lima tahun terakhir bekerja banting tulang dan luar biasa sibuk,” ujarnya, dilansir dari situs NU, Selasa (12/5/2026).Menurut Gus Yahya, capaian yang diraih PBNU selama ini berlangsung di tengah proses pembenahan organisasi yang masih terus berjalan. Karena itu, evaluasi terbuka dinilai penting agar organisasi dapat menilai capaian dan tantangan secara lebih obyektif.“Termasuk evaluasi dari pelaku sendiri itu seperti apa,” ujarnya.Selain evaluasi kinerja, PBNU juga mulai mempersiapkan agenda Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Dalam waktu dekat, rapat pleno akan digelar untuk menetapkan jadwal pelaksanaan kedua agenda tersebut."Pelaksanaan pleno digelar saat SK sudah terbit, dalam waktu dekat ini agenda utama menetapkan waktu Munas dan Konbes," tegasnya.PBNU memasang target ketat dalam penyusunan laporan tersebut. Gus Yahya menyebut draf awal diharapkan sudah tersedia pada pertengahan Juni sebelum seluruh proses dirampungkan di akhir bulan.“Target pertengahan Juni sudah jadi. Maka, akhir Juni selesai,” ujar Gus Yahya.Dalam forum yang sama, Tim konsolidator dari Lakpesdam NU Ufi Ulfia memaparkan format LPJ yang akan dipakai seluruh lembaga dan badan otonom. Template tersebut mencakup ringkasan capaian program, perkembangan kelembagaan, laporan keuangan, hingga inventarisasi aset.“Tawaran dari pihak Lakpesdam yang boleh dikritik, ini bentuk akuntabilitas kita kepada jam'iyah NU,” katanya.Ufi menegaskan Lakpesdam tidak menyusun isi laporan, melainkan hanya mengoordinasikan proses agar seluruh unit organisasi dapat menyelesaikan dokumen sesuai target.“Lakpesdam itu hanya mengkonsolidasi. Ini kan sebuah pekerjaan yang memerlukan sejumlah orang yang akan bekerja secara terfokus sampai target tercapai. Itu butuh manajemen, maksudnya ada orang yang akan menuliskannya, ada timeline atau waktu yang ditetapkan sebagai target selesai. Nah, Lakpesdam fungsinya di situ. Tetapi laporan itu seluruh isinya ada pada lembaga dan banom sebagai pemilik kontennya,” jelasnya.Ia menyebut penyusunan LPJ menjadi bagian dari visi besar Gus Yahya dalam membangun tata kelola organisasi yang lebih baik.“Tujuan utamanya adalah mendorong tata kelembagaan yang baik, kredibel, prudent. Salah satu pembuktiannya adalah dengan adanya laporan kinerja,” jelasnya.Ufi juga menegaskan tidak ada lembaga di lingkungan NU yang diperbolehkan tidak menyerahkan laporan."Jadi, tidak ada entitas lembaga yang tidak laporan. Itu nggak bisa, harus laporan,” tegasnya.Tahapan penyusunan LPJ dimulai dengan sosialisasi pada 11 Mei 2026. Setelah itu, template laporan dibagikan dan pengisian dilakukan selama satu minggu. Konsolidasi seluruh laporan ditargetkan selesai pada pertengahan Juni 2026.Rapat tersebut dihadiri sejumlah unsur lembaga dan badan otonom PBNU, termasuk Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, Pergunu, serta sejumlah badan khusus lainnya.