Kiai Cholil Nafis Optimis Gus Kikin Bawa Kemandirian Ekonomi NU

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, meyakini Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sanggup mewujudkan kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama secara nyata. Latar belakang Gus Kikin sebagai wirausahawan sekaligus putra kiai dinilai menjadi modal kuat untuk mengeksekusi berbagai gagasan ekonomi warga Nahdliyin yang selama ini sering terhenti di tahap perencanaan.

Kiai Cholil memandang kombinasi kepemimpinan PBNU saat ini sangat berimbang. Rais 'Aam KH Miftachul Akhyar memimpin aspek syariah di jajaran syuriyah, sementara Gus Kikin membawa kemampuan manajerial serta teknis di jajaran tanfidziyah.

"Gus Kikin ini merefleksikan NU era awal saat KH Hasyim Asy'ari bersanding dengan Hasan Gipo, seorang entrepreneur. NU punya banyak ide, tapi sering kali tidak bisa dieksekusi dengan baik. Di era Gus Kikin yang memang sudah teruji dan mapan secara ekonomi, ide-ide kemandirian itu kami yakini bisa dieksekusi secara konkret," tutur Kiai Cholil, dikutip laman MUI, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: Kapolda Sulteng Terima Kunjungan Bank Syariah Nasional, Sinergi Perbankan Diperkuat

Upaya penguatan ekonomi ini selaras dengan komitmen PBNU untuk mengembalikan arah gerakan organisasi pada Qanun Asasi karya KH Hasyim Asy'ari. Menurutnya, mengentaskan kemiskinan warga bukan sebatas masalah keuangan, melainkan bagian dari membentengi akidah.

"Dalam Islam ada prinsip kadal faqru an yakuna kufran yakni kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Karena itu, menjaga kesejahteraan warga dan mengentaskan kemiskinan adalah bagian mendasar dari menjaga eksistensi Ahlussunnah wal Jama'ah," jelasnya.

Ia berharap program ekonomi NU dapat membantu mengatasi masalah nasional seperti kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan penciptaan lapangan kerja. Terkait tata kelola unit bisnis maupun potensi tambang milik NU, Kiai Cholil menegaskan seluruh peluang usaha tetap ditelaah secara mendalam agar membawa manfaat tanpa memicu kerusakan.

"Prinsipnya ad-dararu yuzal, segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Jika ada bisnis yang mudaratnya lebih besar, pasti kita evaluasi dan tinggalkan. Namun kita juga tidak apriori, semua peluang usaha dikaji agar bisa berdampak positif bagi ekonomi warga tanpa merusak lingkungan," pungkasnya.

Baca Juga: Bank Aceh Salurkan Zakat Perusahaan Rp11,9 Miliar, Ini Sebarannya