home global news

Warga Miskin Masih Kesulitan Layanan Kesehatan, Administrasi PBI BPJS Kesehatan Perlu Ditangani Segera

Kamis, 21 Mei 2026 - 10:07 WIB
Flyer Webinar bertajuk Manajemen dan Kebijakan Publik: Pengelolaan BPJS Secara Berkelanjutan yang digelar Program Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina
Kebijakan pemerintah menon-aktifkan Penerima Bantuan Iuran (PBI)Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga miskin sejak Februari 2026, hingga kini masih dirasakan oleh hampir 11 juta orang. Mereka kesulitan mendapat layanan kesehatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Badawi Saluy, dalam webinar bertajuk "Manajemen dan Kebijakan Publik: Pengelolaan BPJS Secara Berkelanjutan" yang digelar Program Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina secara daring, Rabu (20/5/2026) malam.

"Ini menjadi masalah serius," tegas Badawi.

Menurutnya, yang menjadi persoalan mendasar adalah ketidak update-an data Kementerian Sosial dan data Kementerian Kesehatan terkait data warga miskin yang berimbas pada fasilitas pelayanan BPJS.

"Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi PBI BPJS masih memilliki kerentanan serius dan perlu segera ditangani sistematik," imbuhnya.

Baca juga:BPJS Kesehatan Hadapi Tekanan Finansial, Tingginya Tunggakan Iuran Jadi Persoalan Utama

Ia menambahkan bahwa BPJS memegang amanah luar biasa karena menyangkut soal kesehatan masyarakat dan dirasakan langsung oleh warga Masyarakat.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya