Kemensos

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan dukungannya terhadap rencana tersebut.

Masyarakat yang ingin mengecek status apakah menjadi penerima atau tidak kini bisa melakukannya melalui aplikasi Cek Bansos.

Lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah yang telah mengajukan proposal kesediaan mulai diundang untuk mengikuti desk Sekolah Rakyat.

Resepsi pernikahan anak Mensos Gus Ipul jadi sorotan! Digelar di rumah pribadi Jagakarsa, acaranya bikin takjub. Tanpa sound system, dekorasi minimalis, tamu terbatas. Mau tahu seperti apa?

nstitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar Cyber Security Training untuk membantu kesiapan menghadapi serangan dunia siber, Rabu (8/5/2024).

Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa ke depan, sehubungan dengan kejadian bencana terakhir di Indonesia, dan prediksi akan adanya bencana kekeringan.

Edaran yang diterbitkan 16 Januari 2023 itu, mengimbau para gubernur dan bupati/wali kota untuk mencegah adanya kegiatan mengemis, baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial.

Kementerian Sosial mengumumkan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk anak yatim, penyandang disabilitas, dan lansia tunggal.

Informasi dugaan kebocoran data ini diungkap oleh Dark Tracer melalui akun Twitternya, dengan handle @darktracerint. Dalam cuitannya, Dark Tracer mengklaim kebocoran data ini berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dipercepat.

Ketidaksiapan pemerintah terlihat tercermin dari kinerja Kementerian Sosial yang menterinya sempat terjerat korupsi. Lemahnya validitas data masyarakat rentan menjadi faktor lain.

Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Prof Dr Suparji Ahmad menilai pencabutan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT tersebut terburu-buru dan mengabaikan tahapan dalam Peraturan Menteri Sosial.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar menyampaikan bahwa Yayasan ACT selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan. Namun Ibnu menyayangkan keputusan pencabutan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari ACT.