Kemensos Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Sekaligus Usulkan Penambahan Guru

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Hingga saat ini pemerintah telah menyelenggarakan 166 Sekolah Rakyat. Pada tahun 2026, target pembangunan 104 sekolah permanen serta penambahan unit sekolah rintisan baru dicanangkan. Untuk itu Kementerian Sosial bakal mempercepat pembangunan tambahan Sekolah Rakyat.

"Program ini harus dijalankan dengan cepat, tepat, dan berkualitas. Sekolah Rakyat dirancang menjadi yang terbaik, baik dari sisi fasilitas, pengelolaan, maupun kualitas pembelajaran," ujar Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Balikpapan sebagai bagian dari program prioritas nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah menyelenggarakan 166 sekolah rakyat rintisan yang menggunakan fasilitas sementara milik Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lain. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 104 sekolah permanen serta penambahan unit sekolah rintisan baru.

Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep berasrama (boarding school) yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 DTSEN. Setiap sekolah akan dilengkapi fasilitas lengkap seperti ruang kelas, asrama, laboratorium, perpustakaan, hingga sarana olahraga, dengan kebutuhan lahan minimal 6,8 hektare.

"Tujuan utamanya adalah memutus transmisi kemiskinan. Negara tidak ingin anak dari keluarga miskin tetap berada dalam lingkaran kemiskinan," tegasnya.

Baca juga: Mensos Ingatkan Pemda, Tak Ada Pembukaan Pendaftaran Sekolah Rakyat

Ia menyoroti bahwa hingga saat ini masih terdapat sekira 4 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah atau putus sekolah, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Selain itu, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung negara, mulai dari makan bergizi, seragam, hingga perlengkapan belajar. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri peserta didik.

Dalam kesempatan ini Wamensos Agus Jabo turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat realisasi program.

Pemerintah daerah didorong untuk proaktif atau "jemput bola" dalam mengakses program-program nasional, termasuk segera mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat agar dapat masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan kesiapan menyukseskan program rakyat. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan sekolah di Balikpapan masih cukup tinggi.

"Daya tampung sekolah kami masih terbatas. Lulusan SD yang masuk ke SMP sekitar 60 persen, dan dari SMP ke SMA sekitar 50 persen. Sekolah Rakyat tentu sangat membantu," ujarnya.

Namun, ia juga menyampaikan bahwa ketersediaan lahan menjadi tantangan, karena sebagian areal yang dimiliki belum memenuhi syarat luas minimal dan masih dalam proses legalisasi.

Menanggapi hal tersebut, Wamensos Agus Jabo mendorong Pemerintah Kota Balikpapan segera mengajukan proposal usulan pembangunan, meskipun proses administrasi lahan masih berjalan.

"Yang penting diusulkan terlebih dahulu agar masuk dalam perencanaan. Administrasi bisa menyusul selama ada progres yang jelas," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta optimalisasi berbagai sumber dukungan untuk mempercepat realisasi program.

Usulan Penambahan Guru

Usulan penambahan guru untuk Sekolah Rakyat telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mendukung perluasan program Sekolah Rakyat.

"Kami sudah mengajukan ke Kementerian PAN-RB untuk menambah lebih dari 5.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya untuk sekolah rakyat ini," kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf dikutip dari Antara, Jumat (24/4/2026).

Hingga saat ini jumlah siswa Sekolah Rakyat mencapai hampir 16.000 orang, sementara pemerintah menargetkan adanya penambahan lebih dari 30.000 siswa baru pada tahun ini. Sehingga total peserta didik diproyeksikan melampaui 45.000 orang.

Bahkan, sampai tahun depan, Kementerian Sosial meningkatkan jumlah siswa baru Sekolah Rakyat hingga lebih dari 60.000 sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Tinggal di Asrama dengan Fasilitas Terbaik dan Gratis, Tapi Sekolah Rakyat Tidak Buka Pendaftaran

Dengan demikian target tahun depan, lanjut Gus Ipul, sudah bisa melayani lebih dari 100.000 siswa Sekolah Rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan guru.

Untuk Tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dipilih dengan standar kualitas tinggi dan berasal dari berbagai jalur penugasan resmi, yaitu:

1. Guru ASN yang ditugaskan oleh pemerintah;
2. Guru P3K Penuh Waktu yang sudah ditempatkan sesuai regulasi;
3. Guru P3K Paruh Waktu untuk mendukung fleksibilitas kebutuhan pengajaran;
4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diseleksi sebagai calon guru baru.

Dengan komposisi guru yang profesional dan berkomitmen, Sekolah Rakyat menjamin proses pembelajaran berlangsung secara efektif, inspiratif, dan berorientasi pada perubahan sosial.