BPJS Kesehatan Hadapi Tekanan Finansial, Tingginya Tunggakan Iuran Jadi Persoalan Utama

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari ancaman defisit puluhan triliun rupiah, tingginya tunggakan iuran BPJS, hingga meningkatnya beban penyakit katastropik menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi bersama.

Isu tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk "Manajemen dan Kebijakan Publik: Pengelolaan BPJS Secara Berkelanjutan" yang digelar Program Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina secara daring, Rabu (20/5/2026) malam.

Hadir sebagai pembicara yaitu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; Lula Kamal, Dirut BPJS Kesehatan 2021-2026; Dr Ali Ghufron Mukti, serta Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof Dr Badawi Saluy, MM.

Mereka menyoroti bagaimana BPJS Kesehatan telah menjadi tulang punggung layanan kesehatan nasional, namun di saat bersamaan juga menghadapi tekanan finansial yang semakin berat.



Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Lula Kamal menjelaskan, sebenarnya sistem BPJS dibangun atas semangat gotong royong. Iuran yang dibayarkan masyarakat bukan sekadar pembayaran layanan kesehatan pribadi, melainkan menjadi "tabungan bersama" untuk membantu peserta lain yang sakit dan tidak mampu.

Baca juga: BPJS Kesehatan Ungkap 50 Juta Peserta Nonaktif, MUI Dilibatkan Atasi Krisis JKN

"Iuran yang terakumulasi dipergunakan untuk membantu warga yang sakit dan tidak mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jadi sebenarnya PBI itu bukan gratis, tetapi dibantu dari dana iuran masyarakat yang terhimpun bersama-sama," ujar Lula.

Menurut Lula, cakupan kepesertaan BPJS saat ini sebenarnya sudah sangat tinggi, mencapai sekira 99,4 persen dari total penduduk Indonesia. Namun persoalan utama justru terletak pada rendahnya jumlah peserta aktif yang rutin membayar iuran.

"Peserta aktifnya hanya sekitar 79 persen. Angka aktif ini yang bermasalah," kata dia.

Tantangan besar lainnya, peserta yang tidak aktif 58,32% dan tidak bayar iuran. Dengan demikian, tunggakan BPJS sekira lebih dari Rp28 triliun. "Itu PR Bersama," ucapnya.

Pada Desember 2025 lalu BPJS sudah diperkirakan akan mengalami defisit. Sebab, rasio claim 117% tapi sampai akhir Desember 2025 pengumpulan dana hanya mencapai 107%. Artinya, pengeluaran jauh lebih besar dibanding pemasukan.

"Jadi besar pasak daripada tiang. Untungnya, zaman pak Ghufron BPJS sempat punya tabungan. Tapi selesai wabah covid, pemanfaatan dana BPJS kembali melompat di atas 100%," paparnya.

Ia menambahkan, defisit BPJS saat ini terus berjalan. Setiap bulan bisa mencapai Rp2 triliun. Bahkan pada 2026 diproyeksikan bisa menyentuh Rp20 sampai Rp23 triliun.

Beban terbesar, lanjut Lula, berasal dari penyakit-penyakit katastropik seperti jantung, kanker, gagal ginjal, dan stroke. Di sisi lain, sistem kesehatan Indonesia masih terlalu berfokus pada pengobatan dibanding pencegahan.

"Tantangan kita adalah promotif dan preventif belum berjalan optimal. Akhirnya dana habis untuk belanja kesehatan, bukan menjaga kesehatan," ujar dia.

Lula Kamal juga menyoroti tingginya tunggakan iuran peserta mandiri yang mencapai lebih dari Rp28 triliun.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan demografi berupa meningkatnya populasi lansia serta tingginya kasus TBC, penyakit kronis dan iuran sudah sekian tahun tidak naik naik. Menurutnya, biaya medis di Indonesia sebetulnya sudah paling murah dibandingkan negara-negara lain.

Baca juga: Sempat Gaduh, Wali Kota Denpasar Klarifikasi & Minta Maaf Soal Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan

Meski demikian, Lula mengingatkan bahwa kenaikan iuran bukan solusi sederhana. Sebab kelompok masyarakat menengah akan menjadi pihak yang paling terdampak.

"Sementara yang miskin akan dibiayai oleh Pemda, PBI Pemda. Masalahnya masih banyak masyarakat yang berkategori hampir miskin yang jika iuran dinaikkan, akan makin kesulitan," imbuhnya.