Usulan Perkum Tata Kelola Tambang Jadi Sorotan Sidang Konbes NU di Ploso
Esti setiyowati
Ahad, 21 Juni 2026 - 19:41 WIB
Usulan Perkum Tata Kelola Tambang Jadi Sorotan Sidang Konbes NU di Ploso. Foto: Ist.
Usulan Peraturan Perkumpulan (Perkum) tentangtata kelola pertambangan menjadi salah satu agenda yang mengemuka dalam sidang Komisi Organisasi pada Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang berlangsung diPondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Ahad (21/6/2026).
Pembahasan rancangan Perkum tersebut berlangsung dinamis karena menyangkut penguatan tata kelola sektor usaha strategis yang kini menjadi bagian dari pengembangan kemandirian organisasi.
Baca juga: Jelang Muktamar ke-35, Munas-Konbes NU di Kediri Bahas Sejumlah Isu Strategis
Salah satu fokus pembahasan adalah penyusunan kerangka regulasi internal yang mengatur pengelolaan usaha pertambangan.
Ketua PBNU, Chaerul Sholeh Rasyid, mengatakan sektor pertambangan merupakan salah satu bidang usaha strategis yang saat ini menjadi perhatian serius Nahdlatul Ulama.
"Yang paling penting adalah tambang ini usaha strategis milik NU. Jadi izin tambang ini sudah kita kelola, lalu tambang ini milik perkumpulan yang strategis, milik NU," ujarnya seperti dikutip dari NU Online.
Sementara, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa penguatan regulasi internal menjadi kebutuhan penting seiring berkembangnya unit-unit usaha yang dikelola NU.
Pembahasan rancangan Perkum tersebut berlangsung dinamis karena menyangkut penguatan tata kelola sektor usaha strategis yang kini menjadi bagian dari pengembangan kemandirian organisasi.
Baca juga: Jelang Muktamar ke-35, Munas-Konbes NU di Kediri Bahas Sejumlah Isu Strategis
Salah satu fokus pembahasan adalah penyusunan kerangka regulasi internal yang mengatur pengelolaan usaha pertambangan.
Ketua PBNU, Chaerul Sholeh Rasyid, mengatakan sektor pertambangan merupakan salah satu bidang usaha strategis yang saat ini menjadi perhatian serius Nahdlatul Ulama.
"Yang paling penting adalah tambang ini usaha strategis milik NU. Jadi izin tambang ini sudah kita kelola, lalu tambang ini milik perkumpulan yang strategis, milik NU," ujarnya seperti dikutip dari NU Online.
Sementara, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa penguatan regulasi internal menjadi kebutuhan penting seiring berkembangnya unit-unit usaha yang dikelola NU.